PDIP Minta Hasil PSU Pilkada Papua Dihormati, Soroti Dugaan Intimidasi dan Intervensi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan meminta seluruh pihak menghormati hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua atau Pilgub Papua yang digelar pada Rabu, 6 Agustus 2025. PDIP menyoroti dugaan intimidasi terhadap penyelenggara pemilu serta potensi intervensi dari aparat dan pejabat negara.

Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Advokasi, Ronny Talapessy, menegaskan bahwa hasil PSU harus diterima secara adil dan jujur, tanpa mencederai hak politik masyarakat.

“Kami menilai ada upaya atau indikasi eskalasi kecurangan yang ingin mengubah hasil perolehan suara dalam pleno berjenjang. Intimidasi terhadap panitia pemungutan suara (PPS) bahkan terhadap Bawaslu Provinsi Papua dan KPU kabupaten/kota,” ujar Ronny dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Berdasarkan hasil hitung cepat Poltracking Indonesia dengan data 100 persen masuk, pasangan calon nomor urut 01, Benhur Tomi Mano–Constant Karma (BTM-CK), yang diusung PDIP, unggul dengan perolehan suara 50,85 persen. Pasangan nomor urut 02, Matius Fakhiri–Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen (Mari-Yo), yang diusung  15 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, memperoleh 49,15 persen. Quick count dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±1,0 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Ronny menduga ada pihak yang mencoba bersepakat dengan penyelenggara pilkada untuk mengubah hasil suara. Ia juga menyinggung kemungkinan campur tangan dari penyelenggara pemerintahan hingga aparat kepolisian, mengingat salah satu kandidat adalah mantan Kapolda Papua.

“Kami ingatkan agar Jakarta jangan mengintervensi kehendak rakyat. Kalau rakyat mau pasangan BTM dan CK yang menang ya sudah, jangan diubah hasilnya,” tegas Ronny.

Baca juga: Koalisi MARI-YO Bantah Tuduhan Intervensi Bupati Keerom di PSU Pilkada Papua

Ia mencontohkan dugaan intimidasi oleh oknum kepolisian terhadap ketua dan anggota Panitia Distrik di Sentani Timur pada Kamis malam (7/8), serta kejadian serupa sebelumnya di Kabupaten Kepulauan Yapen.

“Kita memikirkan keadilan dan kemakmuran sesuai amanat UUD 1945. Saya minta Bawaslu harus lebih ketat mengawasi perhitungan suara,” imbuhnya.

Pemantauan Pemerintah

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk turut memantau langsung pelaksanaan PSU di Papua. Ia berharap proses ini menjadi yang terakhir di provinsi tersebut.

“Harapan besar kami, kalau boleh, selesailah kali ini,” ujar Ribka di Lapangan SKB depan Auri Sentani, Kabupaten Jayapura.

Ribka menyebut Papua sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih melaksanakan PSU, dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan proses demokrasi.

Baca juga: Tak Dianggap Difabel, Dua Perempuan Pengidap Penyakit Kronis Gugat UU Disabilitas ke MK

PSU Pilkada Papua Digelar Ulang Usai Putusan MK

PSU Pilkada Papua 2025 merupakan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan pada 24 Februari 2025. MK memerintahkan PSU setelah menyatakan Pilkada serentak 2024 di Papua cacat hukum, termasuk diskualifikasi calon wakil gubernur Yeremias Bisai dari pasangan Benhur Tomi Mano–Yeremias Bisai.

Putusan MK membatalkan hasil penetapan KPU Papua dan memerintahkan PSU dengan daftar pemilih tetap yang sama. Hasil PSU tidak perlu dilaporkan kembali ke MK. Papua menjadi satu-satunya provinsi yang menggelar Pilkada ulang, sementara ratusan daerah lain telah menyelesaikan Pilkada serentak pada November 2024.