Breaking News:

PP IPHI Beri Masukan Konstruktif Soal Dana Haji ke BPKH Agar Lebih Bermanfaat Bagi Jemaah

PP IPHI mendorong BPKH untuk membuat formula agar para calon jemaah haji bisa mendapatkan manfaat lebih dari dana haji yang telah disetor ke BPKH.

Penulis: Husein Sanusi
Istimewa
H. Erman Suparno, Ketua Umum IPHI. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua umum Pengurus Pusat (PP) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Erman Suparno, menggelar silaturrahmi virtual dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu, beserta jajarannya.

Dalam silaturrahmi tersebut, PP IPHI menyampaikan beberapa masukan konstruktif kepada BPKH tentang Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraam para calon haji sambil menunggu keberangkatan haji nya.

“Kami menjajaki beberapa hal yang bisa dikerjasamakan dalam rangka bagaimana supaya calon haji selama masa menunggunya bisa mendapatkan manfaat dari dana yang telah mereka setor,” kata Erman Suparno kepada Tribunnews.com, Senin (13/9/2021).

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia di Kabinet Indonesia Bersatu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini lebih detail menjelaskan soal manfaat dari dana haji yang telah disetor oleh jemaah haji.

“Ilustrasinya seperti ini, sesorang yang menabung di sebuah Bank, ada manfaat yang diterima dari tabungannya tersebut. Nah, ini bagaimana dibikin formulasinya dana haji milik jemaah haji yang terkumpul di BPKH bisa juga ada manfaatnya atau benefit bagi jemaah haji yang belum berangkat dan menunggu lama,” katanya.

Benefit itu menurut Erman bisa berupa hasil pengelolaan di BPKH di fitback atau cashback ke calon haji yang menunggu cukup lama. Terutama bagi mereka yang sudah lunas dan masih menunggu jadwal keberangkatan beberapa tahun lagi.

“Contoh misalnya bantuan modal usaha sambil menunggu keberangkatan. Bisa sebagai modal bergulir yang tidak berbunga dan nanti dikembalikan setelah hasil usahanya bisa menghasilkan. Jadi ini bukan semacam gratisan tetapi modal bergulir,” ujar Erman.

Namun demikian, Erman menyampaikan harus ada kriteria jemaah yang bisa menerima modal bergulir tersebut.

“Misalnya dia sudah lunas, menunggu lebih dari tiga tahun, dapat bantuan modal usaha bergulir, pengertian bergulir mengembalikan tanpa bunga ke BPKH.

Menaker di era SBY ini juga menyampaikan optimismenya Pemerintah Indonesia akan mampu menyelenggarakan ibadah haji pada tahun 2022 nanti setelah dua tahun berturut-turut gagal memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci akibat pandemi Covid-19.

“Kalau melihat kondisi level covid saat ini sudah mulai turun, ini artinya bahwa sudah saatnya perlu dibuka lagi persiapan pemberangkatan haji. Pemerintah kita harapkan melalui kemenag dan kemenlu meningkatkan lobi bilateral dengan Arab Saudi. Kami sangat yakin pemerintah kita memberangkatkan haji saat nanti musim haji tiba,” pungkas Erman.

  

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved