Mubarak dan Soeharto: Pahlawan Jadi Pecundang

Latar belakang peristiwa tragis itulah yang membuat Mubarak menerapkan kembali Undang-Undang Darurat (UU No 162/1958) di Mesir sejak hari pertama ia menjabat presiden hingga ia diturunkan paksa oleh Revolusi Nil, Jumat lalu.

Sebagaimana Soeharto, yang mempertahankan UU Subversi (UU No 11/PNPS/1963), Mubarak menggunakan UU Darurat itu untuk membabat habis lawan-lawan politik dan setiap potensi yang mengancam kedudukannya. UU itu memberi wewenang ekstra luas bagi polisi untuk menangkap, menahan, dan menyiksa seseorang yang diduga akan melawan pemerintah tanpa melalui proses pengadilan.

Meski menggunakan tangan besi dan menjalankan pemerintahan tak demokratis selama hampir tiga dekade kekuasaannya, Mubarak mendapat dukungan penuh dari AS dan negara Barat lainnya. Jika sepanjang era Orde Baru Soeharto mendapat dukungan penuh AS dan Blok Barat untuk membendung pengaruh komunisme, Mubarak didukung Barat untuk membendung ekstremisme Islam dan sentimen anti-Israel.

Di panggung internasional inilah, Mubarak menunjukkan kepiawaian berpolitik kelas dunia. Saat mewarisi kursi presiden dari Anwar Sadat, Mubarak dihadapkan pada kenyataan negaranya dikucilkan Dunia Arab gara-gara perjanjian damai dengan Israel pada 1979. Mesir dipecat dari Liga Arab dan Sekretariat Liga Arab dipindah dari Kairo ke Tunis, Tunisia.

Namun, itu semua tak membuat ia surut dan membatalkan perjanjian damai itu. Mubarak sadar betul, perdamaian dengan Israel, ditambah kebijakan politik sekuler di dalam negeri dan arti vital Terusan Suez, adalah kartu truf tak ternilai harganya di hadapan dunia Barat.

Maka, ia pun berusaha memperbaiki hubungan dengan dunia Arab melalui jalan lain, yakni memanfaatkan konflik, yang sering terjadi di kawasan Timur Tengah. Menurut Al-Jazeera, Mesir dengan cerdik memutuskan memihak dan membantu Irak dalam Perang Iran-Irak untuk mengambil hati Saddam Hussein, yang waktu itu menjadi salah satu pemimpin negara Arab paling berpengaruh.

Strategi ini berhasil. Begitu Perang Iran-Irak usai pada 1988, Mesir sudah tak lagi dikucilkan di Arab dan dua tahun kemudian markas Liga Arab dikembalikan ke Kairo.

Saat urusan dengan Dunia Arab selesai, Mubarak pun mencari pengaruh yang lebih besar di dunia. Ketika Irak menginvasi Kuwait, Agustus 1990, Mesir menjadi salah satu negara pertama yang menentang dan mendesak Irak segera mundur.

Mesir pun menjadi negara Arab pertama yang bergabung dalam pasukan koalisi multinasional pimpinan AS untuk menendang Irak—negara yang pernah menyelamatkannya dari isolasi—dari Kuwait, 1991.

Sikap dan peranannya yang sangat besar dalam membantu pasukan Barat di Perang Teluk I itu (termasuk mengizinkan kapal-kapal perang melintasi Terusan Suez) mendapat hadiah tak sedikit.

AS membujuk sekutu-sekutunya di Eropa, G-8, dan negara- negara Arab di kawasan Teluk Persia untuk menghapus utang Mesir hingga senilai 14 miliar dollar AS. Sepanjang 1990-an, bantuan AS terhadap Mesir pun terus meningkat. Mesir menjadi negara penerima bantuan terbesar kedua dari AS setelah Israel dengan nilai bantuan rata- rata 2 miliar dollar AS per tahun.

Namun, sekali lagi, dengan kemampuan Mubarak, yang seolah selalu tahu ke mana arah angin berembus, bantuan itu tak membuat Mesir ”mengabdi” kepada AS secara membuta. Mubarak terang-terangan menentang rencana invasi AS dan sekutu-sekutunya ke Irak pada 2003.

Meski demikian, posisi makin kukuh di percaturan dunia itu tak dibarengi dengan penguatan sendiri yang makin rapuh di dalam negeri akibat digerogoti korupsi dan kesabaran rakyat yang makin habis terhadap totalitarianisme.

Di bawah kebijakan ekonomi liberal yang diterapkan Mubarak, ekonomi Mesir mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di bidang real estat.

Akan tetapi, seperti juga di Indonesia, buah pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati golongan tertentu di Mesir, yakni orang-orang di lingkaran dalam Mubarak dan NDP. Kelompok-kelompok oposisi mengatakan, kartel bisnis NDP menggunakan kekuasaan mereka untuk memonopoli kemakmuran negara, sementara sebagian besar rakyat masih hidup miskin.