Krisis Sudan: Bagaimana konflik bermula, mengapa dunia internasional tidak bertindak dan semua yang perlu Anda ketahui

Apa yang disetujui pada kedua belah pihak?

Pada 15 Mei, militer dan pengunjuk rasa sepakat memulai masa transisi tiga tahun ke pemerintahan sipil.

Demonstran berpendapat bahwa rezim Bashir sudah sangat mengakar sehingga perlu transisi panjang untuk membongkar jaringan politiknya agar terwujud pemilihan yang adil.

Kedua belah pihak juga menyetujui struktur pemerintahan baru, yang termasuk dewan yang berdaulat, kabinet dan badan legislatif.

Namun para pemimpin militer membatalkan semua perjanjian ini pada 3 Juni dan mengatakan bahwa pemilu akan diadakan dalam waktu sembilan bulan.

Kepala TMC mengatakan mereka memutuskan untuk "berhenti bernegosiasi dengan Aliansi Untuk Kebebasan dan Perubahan dan membatalkan kesepakatan".

Pengumuman itu muncul tak lama setelah tindakan keras terhadap pengunjuk rasa di Khartoum.

Segera setelah pembunuhan, para pemimpin gerakan pro-demokrasi mengatakan mereka memutuskan semua kontak dengan TMC dan menyerukan "pembangkangan sipil total" dan pemogokan umum.

Mantan duta besar Inggris untuk Sudan, Rosalind Marsden, mengatakan kepada BBC bahwa pemilihan kilat akan "membuka jalan bagi rezim lama untuk kembali berkuasa".

Bagaimana dengan mediasi?

Ketika pembicaraan gagal, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed terbang ke Sudan untuk mencoba jadi penengah untuk perjanjian baru antara kedua pihak.

Setelah berhari-hari berunding, utusan khusus Abiy Ahmed, Mahmoud Dirir, mengumumkan pada tanggal 11 Juni bahwa para pemimpin protes sepakat menunda pemogokan dan kembali ke meja perundingan.

Mahmoud Dirir mengatakan bahwa sebagai imbalannya, militer setuju untuk membebaskan tahanan politik.

Tidak ada tanggal pasti kapan perundingan akan dilanjutkan.

Situs web milik swasta Baj News melaporkan bahwa pihak oposisi bersikeras meminta agar kekerasan yang terjadi para para pengunjuk rasa harus diselidiki dulu oleh penyelidik independen, sebelum perundingan dimulai kembali.

Apa tanggapan dunia internasional?