Pertemuan G20 Diwarnai Aksi Unjuk Rasa Damai di Osaka Jepang

Aksi unjuk rasa bermunculan bebas di Osaka baik dari warga Jepang, Hong Kong dan kalangan internasional dengan partisipasi berbagai LSM dan profesor.

Pertemuan G20 Diwarnai Aksi Unjuk Rasa Damai di Osaka Jepang
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Para pendemo anti China berseliweran bebas di tengah kota Osaka dengan teratur sambil membawa spanduk poster anti China khususnya masalah suku etnis dan Mongolia serta Tibet yang ditekan oleh China. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, OSAKA  - Aksi unjuk rasa bermunculan bebas di Osaka baik dari warga Jepang, Hong Kong dan kalangan internasional dengan partisipasi berbagai LSM dan profesor universitas juga.

Total sekitar 200 orang turun ke jalan raya di tengah pusat Kota Osaka menentang G20 dan negara masing-masing khususnya terhadap China dan Amerika Serikat.

"No G20" atau pun spanduk "G20 tidak dapat menyelesaikan masalah global, dan hanya menyebabkan efek berbahaya seperti keamanan yang berlebihan" tampak pada unjuk rasa dilakukan warga Jepang.

Komite Eksekutif Pekan Aksi G20 Osaka NO yang dibuat oleh mantan anggota parlemen, disponsori salah satu perwakilan, Hideharu Saito dan mantan profesor di Osaka Sangyo University mengungkapkan pihaknya ingin memberitahukan dunia bahwa pertemuan G20 tak ada gunanya, tak menyelesaikan masalah global.

Dalam untuk rasa itu mereka juga memasang spanduk bertuliskan "Selamat Tinggal Trump" dan juga kata-kata "Menentang Perang".

Sementara tiga aktivis luar dari Hong Kong dan Mongolia datang sejak Kamis lalu ke Tokyo juga ikut unjuk rasa di jalan-jalan di Osaka.

Unjuk Rasa di Osaka Jepang
Para pendemo anti China berseliweran bebas di tengah Kota Osaka dengan teratur sambil membawa spanduk poster anti China khususnya masalah suku etnis dan Mongolia serta Tibet yang ditekan oleh China.

Mereka adalah Andy Chan Ho-tin, mantan Partai Nasional Hong Kong; Wang Dai, Wakil Presiden Federasi untuk Tiongkok yang Demokratis serta Temtselt Shobshuud, Presiden Kongres Mongolia Selatan.

Para aktivis memprotes Hong Kong dan kebijakan-kebijakan etnis minoritas.

Gelisah dan melakukan kegiatan anti-China sejalan dengan G20 dan ingin sekali mengagendakan masalah-masalah ini, dan mengingatkan akan tangan besi China.

Para aktivis membeberkan banyak warga Uighur di China ditahan secara tidak adil di “fasilitas pendidikan ulang” di daerah Otonomi Uyghur Xinjiang, "Kami berharap di dalam pertemuan G20 dapat memberikan solusi kepada masyarakat etnis di China seperti Uyghur," ungkap Andy.

Dia juga mengkritik pemerintah Hong Kong telah menjadi alat China yang melanggar peradaban dan demokrasi di dunia, dan menyerukan sanksi terhadap pemerintah China dan Hong Kong.

Perdana Menteri Shinzo Abe menunjukkan pentingnya kemakmuran Hong Kong yang bebas dan terbuka di bawah "Satu Negara dan Dua Sistem".

"Nilai universal dijamin, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum," kata Abe.

Presiden AS Donald Trump yang dihadapkan dengan gesekan perdagangan, melakukan pertemuan dengan pemimpin China Sabtu (29/6/2019) dan diperkirakan akan mengangkat masalah Hong Kong.

Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved