Protes Hong Kong : Apakah China bisa campur tangan secara militer dan politik?

Kekacauan di Hong Kong kini memasuki pekan ke-11, kekerasan semakin sering terjadi dan demonstrasi menyebabkan gangguan.

Pemerintah China mengecam keras pengunjuk rasa, tetapi banyak kalangan bertanya-tanya apakah pemerintah negara itu akhirnya nanti kehilangan kesabaran dan mengambil tindakan lebih langsung.

• 'Mogok massal' di Hong Kong sebabkan kekacauan transportasi, 200 penerbangan dibatalkan
• Pemerintah China peringatkan pengunjuk rasa Hong Kong agar tidak 'bermain api'
• Unjuk rasa Hong Kong: Massa pendemo kembali duduki bandara, rombongan WNI 'berhasil lolos'

Opsi hukum apa saja yang dimiliki Beijing untuk campur tangan? Berikut tiga hal penting.

Apakah China dapat mengirimkan militernya?

Hukum Dasar - konstitusi mini daerah administratif khusus Hong Kong yang berlaku sejak Inggris menyerahkan wilayah itu kepada China pada tahun 1997 - sangat jelas. Intervensi militer China hanya dapat dilakukan jika diminta oleh pemerintah Hong Kong, dan untuk tujuan "menjaga ketertiban umum dan penanganan bencana".

Sebagian besar analis berpendapat opsi itu hampir tidak mungkin akan ditempuh, bahkan oleh pemerintah yang sangar pro-Beijing sekali pun.

Foto-foto tentang pasukan China berbaris di Hong Kong dan menumpas protes prodemokrasi, sekali pun tidak sampai menggunakan kekuatan yang mematikan, merupakan bencana bagi reputasi wilayah tersebut, mengacaukan perekonomiannya dan menimbulkan kemarahan internasional.

Tentara Pembebasan China menempatkan sekitar 5.000 personel di Hong Kong sejak penyerahan wilayah ke pangkuan China.

Adam Ni, peneliti masalah China di Universitas Macquarie, Australia, menjelaskan kepada BBC bahwa Garnisun Hong Kong "lumayan tak menonjol" dan pada umumnya "sebagai kehadiran simbolis dari kedaulatan China".

Namun pada tanggal 31 Juli, garnisun tersebut mengeluarkan video yang antara lain berisi rekaman tentara - dalam bahasa Kanton - meneriakkan -"semua akibatnya adalah tanggung jawab Anda sendiri". Tampak pula tentara bergerak maju ke arah demonstran, dan rekaman yang memperlihatkan polisi membawa spanduk bertuliskan "Berhentilah menyerang atau kami akan menggunakan kekuatan".

Peringatan seperti itu biasa digunakan oleh kepolisian Hong Kong ketika menangani kekacauan.

Langkah itu dimaknai sebagai peringatan bahwa China dapat saja melakukan intervensi, jika diminta. Peneliti madya di Lowy Institute, Sydney, mengatakan kepada AFP bahwa China tampaknya menggunakan ancaman campur tangan itu "sebagai upaya menakut-nakuti pemrotes".

Apakah China dapat campur tangan secara politik?

China bisa dibilang telah melakukan sejumlah intervensi politik dan hal itulah yang menjadi pendorong utama aksi-aksi protes belakangan ini.

Parlemen Hong Kong atau Dewan Legislatif condong memihak Beijing dan pada tahun 2017, meskipun terjadi protes besar, disahkan undang-undang yang menetapkan bahwa calon pemimpin eksekutif harus disetujui terlebih dulu oleh komite pro-Beijing. Pemenangnya, yang juga harus disetujui oleh pemerintah pusat Beijing, memilih orang-orang yang duduk sebagai menteri.

Carrie Lam dipilih pada tahun 2017, dan dia lah sosok yang mengusulkan rancangan undang-undang ekstradisi yang menyulut aksi protes dan menjadikan dirinya sebagai sasaran kemarahan. RUU ekstradisi itu telah ditangguhkan sampai waktu yang tidak ditentukan.