Brexit: Rencana pemerintah dihadang parlemen, PM Inggris Boris Johnson cetuskan pemilu dini

Masyarakat Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa atau Brexit lebih dari tiga tahun yang lalu.

Untuk itu, perdana menteri sebelumnya, Theresa May, merundingkan kesepakatan dengan Uni Eropa yang mencakup persyaratan terkait 'perceraian' tersebut. Hari perpisahan awalnya direncanakan pada 29 Maret 2019.

Kemudian, sekarang, parlemen tidak setuju dengan pemerintah. May tidak bisa menyelesaikan kesepakatannya dan terpaksa meminta Brexit ditunda. Akhirnya ia mundur.

Kenapa PM Inggris tidak bisa melakukan apa yang ia mau?

Semuanya soal angka. Boris Johnson, pada Selasa pagi, memiliki dukungan mayoritas di parlemen dengan selisih satu suara.

Menjelang sore, mayoritas yang ramping ini lenyap ketika seorang anggota parlemen Konservatif membelot ke Partai Demokrat Liberal yang pro-UE.

Secara hitung-hitungan, pemerintah akan selalu kesulitan untuk mengalahkan mosi yang didukung sekelompok besar anggota parlemen dari banyak partai yang menentang Brexit tanpa kesepakatan.

Masalah utama Johnson ialah sekelompok anggota parlemen dari partainya sendiri telah mengatakan dengan jelas bahwa mereka mungkin akan membangkang dan memberikan suara untuk mosi tersebut.

"Aliansi pembangkang" ini, yang pada akhirnya berjumlah 21 anggota parlemen, setuju dengan sejumlah anggota parlemen dari lintas partai bahwa Brexit tanpa kesepakatan akan mengakibatkan kekacauan ekonomi.

Jadi mereka membantu untuk mencuri agenda parlemen dari tangan pemerintah — langkah pertama dalam mengeluarkan undang-undang untuk memblokir no-deal.

Saking pahitnya perpecahan di Partai Konservatif sampai mereka melakukan ini meski diperingatkan mereka akan diusir secara efektif dari partai.

Jadi apa peran pemilihan umum dini?

Johnson mengatakan ia tidak mungkin meminta penundaan Brexit lagi kepada UE.

Ia juga telah berkali-kali mengatakan bahwa dengan menghapus no-deal dari pilihan, parlemen akan menggagalkan negosiasi Inggris dengan UE.