Brexit: Rencana pemerintah dihadang parlemen, PM Inggris Boris Johnson cetuskan pemilu dini

Beberapa anggota parlemen Inggris dari Partai Konservatif dan kubu oposisi mengalahkan pemerintah dalam upaya meloloskan undang-undang yang dirancang mencegah Brexit tanpa kesepakatan atau no-deal.

Majelis rendah parlemen Inggris melakukan pemungutan suara untuk mengambil kendali agenda parlemen. Ini berarti mereka bisa mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk menunda waktu keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

Menanggapi langkah ini, Perdana Menteri Boris Johnson berkata ia akan mengajukan mosi untuk pemilihan umum dini.

Pemimpin kelompok oposisi Jeremy Corbyn mengatakan RUU tersebut bakal disahkan sebelum pemilu dilaksanakan.

• Brexit: Tujuh hal menyangkut ketidakjelasan nasib Inggris keluar dari Uni Eropa
• PM Inggris bekukan parlemen jelang Brexit: 'Perampokan demokrasi', petisi publik, hingga pound anjlok
• Bagaimana fenomena Brexit mengubah bahasa Inggris

Total 21 anggota parlemen dari Partai Konservatif, termasuk mantan menteri kabinet, bergabung dengan partai-partai oposisi untuk mengalahkan pemerintah.

Setelah pemungutan suara, kantor perdana menteri di Downing Street mengatakan para anggota parlemen dari Partai Konservatif, atau Tory, yang membangkang akan dikeluarkan dari partai.

Pemerintah berharap ancaman dikeluarkan dari partai – dan pemilihan – akan mencegah lebih banyak anggota parlemen membangkang.

PM Boris Johnson mengatakan RUU yang digodok parlemen akan "menyerahkan kendali" negosiasi Brexit ke Uni Eropa dan membawa "lebih banyak ketidakpastian, lebih banyak penundaan, lebih banyak kesimpangsiuran".

Ia berkata kepada parlemen bahwa ia tidak punya pilihan selain meneruskan upaya untuk menggelar pemilihan umum pada Oktober, menambahkan: "Warga negeri ini harus memilih."

Hasil ini berarti para anggota parlemen bisa mengambil kendali agenda majelis rendah pada Rabu (04/09).

Itu memberi mereka kesempatan untuk mengajukan RUU lintas partai yang akan memaksa perdana menteri untuk meminta Brexit ditunda sampai 31 Januari, kecuali parlemen menyetujui kesepakatan baru, atau mendukung Brexit tanpa kesepakatan, pada 19 Oktober.

BBC memahami bahwa pemerintah berniat menggelar pemilihan pada 15 Oktober, dua hari sebelum KTT Uni Eropa di Brussels.

Untuk menggelar pemilihan berdasarkan undang-undang parlemen, Johnson butuh dukungan dari Partai Buruh karena ia memerlukan dukungan dua pertiga dari 650 anggota parlemen Inggris.

Namun Corbyn mengatakan undang-undang yang didukung oleh anggota parlemen oposisi dan 'pemberontak' Partai Konservatif harus disahkan sebelum pemilihan diadakan, untuk "menghapus no-deal dari pilihan".