Kementerian Keuangan Jepang Umumkan Rancangan Anggaran Tahun 2020 Naik Menjadi 104 Triliun Yen

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Kementerian Keuangan Jepang mengumumkan kenaikan rancangan anggaran tahun 2020 menjadi 104,9 triliun yen. Kenaikan ini merupakan yang kedua kali berturut-turut dalam dua tahun terakhir ini.

"Tahun lalu anggaran hanya 102,77 triliun yen. Keperluan yang semakin meningkat di Jepang terutama tunjangan sosial bagi para lansia dan anggaran lain, membuat anggaran tahun depan akan naik lagi dibandingkan tahun sebelumnya," ungkap sumber Tribunnews.com, Jumat (6/9/2019).

Meskipun anggaran pengeluaran diperkirakan naik, tetapi langkah-langkah ekonomi yang menyertai kenaikan pajak konsumsi bulan depan (1 Oktober 2019) adalah kerangka yang terpisah, dan rencana anggaran awal untuk tahun fiskal kedua, yang akan diselesaikan pada akhir tahun, akan berada di urutan 100 triliun yen selama dua tahun berturut-turut.

Baca: BREAKING NEWS: Brigpol Dewa Gede Alit Wirayuda Tewas, Ada Luka Tembak di Kening

"Dalam proses penganggaran, menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan konsolidasi fiskal adalah masalah yang tidak kecil," ungkap Wakil Menteri Keuangan, Kenichiro Ueno.

Kenichiro Ueno ingin melakukan upaya terbaik untuk memastikan bahwa isinya diperiksa dengan cermat dan bahwa anggarannya berkualitas tinggi yang sesuai dengan masa mendatang.

"Sehingga terlihat nantinya disiplin fiskal telah dilonggarkan," kata dia.

Total permintaan anggaran melebihi 100 triliun yen selama 6 tahun berturut-turut.

Jumlah permintaan untuk "kuota khusus" (kerangka masalah promosi prioritas untuk Jepang), yang berfokus pada strategi pertumbuhan pemerintah, telah meningkat menjadi 4,34 triliun.

Bagi Kementerian, Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan adalah yang paling besar permintaannya.

Latar belakang kenaikan biaya jaminan sosial yang menyertai penuaan populasi, adalah 32,62 triliun yen atau lebih dari 70 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Kementerian Pertahanan, yang juga merupakan jumlah terbesar yang diminta di masa lalu, adalah 5,32 triliun yen.

Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata yang bertanggung jawab atas pekerjaan umum adalah 7,17 triliun yen.

Baca: Hotman Paris Beberkan Kronologi Perdebatan Nikita Mirzani dengan Elza Syarief: Saya Pahlawan Malah

Sementara Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi meminta 17,19 triliun yen, termasuk hibah pajak alokasi lokal yang didistribusikan kepada pemerintah daerah.

Obligasi pemerintah untuk pembayaran pokok dan pembayaran bunga utang pemerintah membutuhkan 24,97 triliun yen, yang berarti 1,47 triliun yen lebih tinggi dari anggaran awal tahun sebelumnya.

Biaya kebijakan tidak termasuk biaya obligasi pemerintah mencapai 80,25 triliun yen.

Di sisi lain, jumlah FILP (Fiscal Investment and Loan Program) yang diperlukan oleh pemerintah untuk meminjamkan dana dengan bunga rendah adalah 11,73 triliun yen, turun 1,39 miliar yen dari rencana semula untuk tahun sebelumnya.