Chatib Basri Berharap UU Mengenai Kompensasi Tenaga Kerja Direvisi Untuk Tingkatkan Investasi Asing

Namun diakui Chatib Basri isu tenaga kerja itu sangat sensitif. Jadi perlu solusi politik juga bukan sekedar merivisi.

Chatib Basri Berharap UU Mengenai Kompensasi Tenaga Kerja Direvisi Untuk Tingkatkan Investasi Asing
Richard Susilo
Para pelajar Indonesia yang ada di Jepang bersama Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Ec. ( duduk di tengah) mantan Menteri Keuangan Indonesia sejak 21 Mei 2013 hingga 20 Oktober 2014, sore ini (13/9/2019) di dalam Universitas Tokyo 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Perang dagang antara China dan Amerika Serikat serta Jepang dan Korea sebenarnya bisa diambil manfaatnya bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi asing pindah ke Indonesia.

Namun salah stau penghambatnya adalah UU tenaga kerja Indonesia di mana pesangon sangat tinggi 95 minggu plus uang pengabdian dan sebagainya.

"Di Vietnam saja uang pesangonnya hanya 60 minggu. Mungkin UU tenaga kerja kita bisa direvisi dengan lebih baik lagi agar menarik investor asing masuk ke Indonesia saat ini di tengah perang dagang banyak negara," papar Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Ec. ( duduk di tengah) mantan Menteri Keuangan Indonesia sejak 21 Mei 2013 hingga 20 Oktober 2014, sore ini (13/9/2019) di Universitas Tokyo atas undangan PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) Kanto (Tokyo dan sekitarnya).

Namun diakui Chatib Basri isu tenaga kerja itu sangat sensitif. Jadi perlu solusi politik juga bukan sekedar merivisi.

Masalah kedua yang ada di Indonesia untuk menarik masuk investor adalah Peraturan yang seolah "religius" harus berdoa supaya bisa cepat, tidak jelas keberadaannya di mana dokumen aplikasi yang dimasukkan oleh Investor asing.

"Pasar domestik Indonesia bagus dan besar sangat menarik asing. Sumber alam hebat luas sekali. Tenaga kerja juga bagus dan banyak sekali. Namun ya itu uang pesangonnya besar sekali sehingga jadi masalah dan investor asing banyak lari ke negara lain akibatnya."

Chatib Basri yang pernah menjadi Ketua BKPM juga mengungkapkan dapur dalam badan tersebut kepada para pelajar Indonesia di Jepang.

"Dulu waktu saya jadi Ketua BKPM tanggal 14 Juni 2012 hingga 1 Oktober 2013, pertama kali saya lihat situsnya. Saya sendiri tidak mengerti tuh apa yang ditulis di situs BKPM. Lalu say aminta segera rombak, kan tidak perlu ijin DPR dong, tetapi staf saya bilang wah perlu waktu panjang pak."

Hambatan itu dipecahkan Chatib basri dengan mencari situs negara lain yang dianggapnya bagus mudah mengerti bagi investor untuk datang, dan ternyata dari Costa Rica.

Halaman
12
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved