Menteri Kehakiman Jepang Sebut Carlos Ghosn Ngawur, Hanya Mencari Sensasi

Laporan Koresponden ‪Tribunnews.com‬, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Carlos Ghosn yang memberikan menggelar jumpa pers Rabu (8/1/2020) lalu disemprot Menteri Kehakiman Jepang Masako Mori sehari setelahnya, Kamis (9/1/2020) bahwa kesaksiannya ngawur dan hanya mencari sensasi saja.

"Pemerintah Lebanon pun Kamis (9/1/2020) mengeluarkan perintah larangan ke luar dari Lebanon," ungkap sumber Tribunnews.com baru-baru ini.

"Banyak dari kesaksian Ghosn yang ngawur, abstrak, tidak jelas, atau tidak berdasar, tetapi secara luas disampaikan ke dunia, menyebabkan kesalahan persepsi di berbagai negara," kata Masako Mori, Kamis (9/1/2020).

Untuk mendapatkan pemahaman yang benar, Mori menunjukkan di awal beberapa poin, secara umum, selain apa yang telah disebutkan beberapa jam sebelumnya.

Investigasi dan kegiatan persidangan dalam kasus-kasus spesifik adalah hal-hal yang harus dilakukan di bawah tanggung jawab dan wewenang otoritas jaksa.

"Meskipun sistem peradilan Jepang dikritik sebagai "hostage justice" seperti yang saya katakan kemarin, sistem peradilan pidana Jepang mengklarifikasi kebenaran kasus tersebut sambil menjamin hak asasi manusia dasar individu. Untuk alasan ini, telah dioperasikan dengan baik dengan prosedur yang tepat, dan tidak ada kritikan yang telah dilalui selama ini," ujarnya.

Baca: Pengacara Hasan Bazzi: Perlakuan Khusus Lebanon kepada Ghosn adalah Hal yang Aneh

Baca: Carlos Ghosn Tegaskan PM Jepang Shinzo Abe Tidak Terlibat dalam Kasusnya

Masako Mori juga menekankan, meskipun tingkat kesalahannya adalah 99 persen menurut penilaian Ghosn, karena tidak dapat memperoleh penilaian yang adil, para jaksa penuntut di Jepang telah berhati-hati untuk menghindari orang yang tidak bersalah dari menderita kerugian karena litigasi.

"Merupakan praktik umum untuk menuntut pertama kalinya ketika ada kemungkinan besar hukuman berdasarkan bukti. Hakim juga menilai dari sudut pandang netral dan tidak memihak. Tidak ada kritik bahwa itu tidak bisa mendapatkan penilaian yang adil berdasarkan tingkat kesalahan yang tinggi," kata dia.

Meskipun kritik telah dibuat pada seluruh interogasi, seperti interogasi yang berkepanjangan dan tidak adanya pengacara, di tempat pertama di Jepang, tersangka disarankan dengan memiliki hak untuk diam atau memiliki pengacara tanpa saksi. Telah diberikan hak untuk itu.

"Selain itu, dengan mempertimbangkan hak asasi manusia para tersangka, seperti mengambil istirahat seperlunya, mereka melakukan interogasi yang sesuai, termasuk merekamnya."