Virus Corona

Uji Klinis Vaksin Covid-19 di Jepang Dimulai Juli 2020

Perdana Menteri Shinzo Abe mengindikasikan bahwa pengembangan sedang berlangsung di universitas-universitas di Jepang dan uji klinis dimulai Juli.

Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
PM Jepang Shinzo Abe dalam rapat anggaran parlemen, Senin (11/5/2020). 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengharapkan uji klinis untuk vaksin anti corona buatan Jepang bisa dimulai Juli 2020 mendatang.

"Di Amerika Serikat, administrasi untuk manusia telah dimulai. Di Jepang, pengembangan sedang berlangsung di Universitas Tokyo, Universitas Osaka, Institut Nasional Penyakit Menular, dan lembaga medis lainnya," kata PM Shinzo Abe, Senin (11/5/2020) saat sidang parlemen Komite Anggaran.

"Uji klinis diperkirakan akan dimulai pada bulan Juli. Kami ingin mengumpulkan kebijaksanaan dunia dan mulai memberikan vaksin sesegera mungkin," ujar dia.

Mengenai vaksin untuk virus corona, Perdana Menteri Shinzo Abe mengindikasikan dalam musyawarah intensif oleh Komite Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat bahwa pengembangan sedang berlangsung di universitas-universitas di Jepang dan bahwa uji klinis dapat dimulai pada awal Juli.

Baca: Hasil Analisis Rumah Sakit, Kasus Corona Pertama di Perancis Terjadi Sejak November 2019

"Selain itu, kami telah berulang kali menunjukkan niat kami untuk mendapatkan persetujuan untuk obat Avigan, yang diharapkan akan efektif sebagai obat terapi, pada akhir bulan Mei 2020," ungkapnya.

Selain itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Menteri Koichi Hagiuda diminta untuk "mengurangi biaya kuliah atas tanggung jawab pemerintah" terkait dukungan bagi siswa yang memiliki kehidupan yang sulit.

"Kami serius ingin memikirkan dukungan yang dapat dilakukan," ungkap Hagiuda.

Suasana di parlemen, saling duduk berjauhan antara PM Jepang dengan Menteri Kehakiman, Senin (11/5/2020) antisipasi penyebaran infeksi Corona.
Suasana di parlemen, saling duduk berjauhan antara PM Jepang dengan Menteri Kehakiman, Senin (11/5/2020) antisipasi penyebaran infeksi Corona. (Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo)

Permintaan anggota parlemen dari oposisi untuk mengurangi biaya kuliah menjadi setengah agar segera dilakukan atas tanggung jawab pemerintah nasional.

"Saat universitas berusaha keras, kami ingin melindungi lingkungan tempat siswa dapat melanjutkan studi," kata dia.

"Kami sedang membuat penyesuaian dengan para ahli dengan wawasan mendalam tentang dampak ekonomi dan masyarakat akan terlibat. Juga dimungkinkan untuk menjembatani dengan Dewan Penasihat Ekonomi dan Fiskal. Saya ingin memiliki sistem yang terkoordinir seperti itu," kata Yasutoshi Nishimura, Menteri Reviralisasi Ekonomi kepada komite penasihat pemerintah.

Baca: Menteri PUPR: Pagu Anggaran Sudah Disahkan Jadi Rp75,63 Triliun

Di sisi lain, Menteri Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan Katsunobu Kato mengungkapkan adanya pertambahan 250 kasus cluster secara nasional pada kelompok orang yang terinfeksi, Minggu (10/5/2020) kemarin, dengan 85 orang di lembaga medis, 57 orang di fasilitas kesejahteraan, 23 orang di restoran, dan sebagainya.

Diskusi mengenai Jepang dalam WAG Pecinta Jepang terbuka bagi siapa pun. Kirimkan email dengan nama jelas dan alamat serta nomor whatsapp ke: info@jepang.com

Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved