Pemerintah Korea Utara Sebarkan Paham Anti-Pembelot, Waspadai Balon Propaganda dari Korea Selatan
Korea Utara melancarkan pendidikan anti-pembelot kepada para warga mendapati masifnya propaganda dari pembelot.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Korea Utara melancarkan pendidikan anti-pembelot kepada para warga mendapati masifnya propaganda dari pembelot.
Para pejabat pemerintahan Korea Utara melakukan pidato-pidato untuk menumbuhkan rasa permusuhan kepada para pembelot.
Diketahui, hubungan Korea Utara dan Korea Selatan akhir-akhir ini memanas karena para pembelot terus mengirim propaganda dari Korea Selatan.
Propaganda itu berbentuk selebaran, uang dolar AS, hingga video drama atau berita Korea Selatan.
Baca: Korea Utara dan Korea Selatan Memanas, Menteri Unifikasi Kim Yeon-chul Siap Mundur
Baca: Media Korea Utara Ejek Korea Selatan setelah Kim Yo Jong Kritik Hubungan Korea Selatan-AS
Bahan-bahan propaganda ini lantas diterbangkan menggunakan balon ke arah perbatasan Korea Utara.
"Baru-baru ini, hampir setiap hari ada pertemuan dan pidato tentang pengkhianat yang mengirim selebaran propaganda dari Korea Selatan," kata seorang sumber yang berbasis di Provinsi Ryanggang, dikutip dari Daily NK.
"Para pembicara menyebutkan nama-nama spesifik dan membuat pernyataan menghasut tentang 'menghukum (pembelot) atas nama orang-orang'."
Sumber itu juga mengatakan, tersiar rumor pemerintah mengirim pasukan militer ke Korea Selatan.
"Rumor menyebar di antara orang-orang tentang (pihak berwenang) mengirim semacam pasukan khusus ke Korea Selatan," tambah sumber itu.
Pembelot dianggap sebagai pengkhianat negara di Korea Utara.
Biasanya pembahasan terkait para pembelot ini muncul di pertemuan-pertemuan publik.
Namun, sumber tersebut menilai suasana pidato terkait pembelot ini berbeda dengan yang biasanya dahulu dilakukan.
"Di masa lalu, retorika yang diadopsi (oleh pihak berwenang) adalah 'mereka yang meninggalkan surga di bumi (Korea Utara) semuanya adalah pengkhianat, jadi mereka harus dihukum'."
"Tetapi mereka berpendapat bahwa (tindakan pembelot) merugikan 'martabat terbesar' (Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un)," jelas sumber anonim ini.
Menurutnya, pemerintah atau pihak berwenang ingin menanamkan pembelot itu harus dihukum.
