Semua Anak di Inggris Harus Kembali ke Sekolah Bulan September, Jika Tidak, Orang Tua akan Didenda

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Inggris mengungkap semua anak di negaranya harus kembali bersekolah pada bulan September.

Jika tidak, orang tua murid akan dikenai denda karena melanggar hukum.

Seperti yang dilansir Mirror, Boris Johnson akan mewajibkan anak masuk sekolah pada bulan September.

Boris Johnson menyebut penutupan sekolah telah menjadi masalah besar bagi dunia pendidikan.

Sekolah-sekolah di Inggris telah ditutup sejak Maret, dan anak-anak menerima pelajaran secara online.

Namun, ketakutan murid-murid ketinggalan pelajaran karena tidak masuk sekolah diimbangi tentang ketakutan penyebaran virus corona di sekolah.

Baca: PM Inggris Boris Johnson Ingatkan Mungkin Tak Pernah Ada Vaksin Covid-19 Meski Tengah Dikembangkan

Sejak pandemi, pemerintah telah menangguhkan denda bagi orang tua yang tidak mengirimkan anaknya ke sekolah.

Namun kepada The Mail, sang perdana menteri mengatakan:

"Kita perlu mengirimkan anak-anak kembali ke sekolah."

"Saya ingin semua anak kembali ke sekolah pada bulan September."

Ketika ditanya apakah hal itu merupakan kewajiban, ia menjawab, "Ya. Ini hukum."

Baca: PM Inggris Boris Johnson Sematkan Nama Dokter yang Merawatnya saat Idap Covid-19 pada sang Anak

Dengan diwajibkannya anak-anak masuk kembali ke sekolah, itu artinya orang tua yang memilih untuk tetap membiarkan anaknya belajar di rumah akan dikenai denda.

Dalam wawancara itu juga Boris menyebut serikat pekerja yang menentang pembukaan sekolah harus 'bertanggung jawab dengan serius'.

Namun, pemerintah di Wales, Skotlandia dan Irlandia Utara mungkin tidak setuju dengan sikap Perdana Menteri itu.

Mereka mungkin memutuskan untuk menawarkan lebih banyak fleksibilitas.

Minggu lalu, Sekretaris Pendidikan Gavin Williams berjanji kepada anggota parlemen Tory untuk mengakhiri pendekatan yang lembut soal berurusan dengan serikat pekerja.

Ia berjanji untuk membawa anak-anak kembali ke sekolah pada bulan September dengan menggandakan batasan 15-anak dalam satu kelas di sekolah dasar.

Ia juga mengabaikan persyaratan bagi guru untuk melakukan physical distancing 'satu meter plus' yang telah berlaku sejak 4 Juli lalu.

Dengan visinya untuk bangkit pasca-Covid di Inggris, Boris akan berpidato pada hari Selasa mendatang untuk mengumumkan pembentukan satuan tugas untuk mempercepat pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan dan bahkan penjara.

Satuan tugas tersebut diberitahu bahwa "tidak ada alasan untuk penundaan" untuk membangun program setelah negara menunjukkan bahwa mereka dapat bergerak dengan cepat selama keadaan darurat nasional.

Sementara itu di Indonesia...

Sementara itu di Indonesia, kegiatan belajar mengajar tatap muka hanya boleh dilakukan di wilayah yang berstatus zona hijau Covid-19 saja.

Sedangkan untuk wilayah dengan zona kuning, oranye dan merah tetap dilarang. 

"Tahun ajaran baru tidak berubah, tetap dimulai pada Juli 2020."

"Untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah, itu dilarang untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka," ujar Nadiem Makarim dikutip dari siaran langsung YouTube Kemendikbud RI, Senin (15/6/2020).

Daerah dengan status di luar zona hijau, proses pembelajarannya dilakukan tidak melalui tatap muka atau belajar dari rumah. 

Dalam presentasi keputusan Mendikbud yang diterima Tribunnews.com, jumlah wilayah dengan zona hijau ini sangat sedikit yakni hanya sebesar 6 persen atau sebanyak 85 kabupaten/kota.

Sisanya, 94 persen berstatus di zona kuning, oranye dan merah atau sebanyak 429 kabupaten/kota.

Syarat Menerapkan Pembelajaran Tatap Muka

Wilayah zona hijau tidak serta merta bisa melakukan kegiatan belajar tatap muka. 

Untuk bisa menerapkan kegaiatan belajar tatap muka, wilayah itu harus memenuhi sejumlah persyaratan yakni:

• Pemerintah Daerah atau Kanwil Kementerian Agama memberi izin
• Satuan pendidikan tersebut siap menerapkan belajar tatap muka
• Orang tua memberi izin untuk belajar tatap muka

Tahapan Belajar Tatap Muka

Setelah mememenuhi syarat tersebut, proses belajar tatap muka pun dimulai secara bertahap.

Tahapannya dimulai dari SMA/SMKdan terakhir untuk PAUD.

Tahapan 1 dimulai dari SMA, MA, SMK, MAK dan SMP/MTS, Paket C dan Paket B.

Pada tahap ini, prosesnya dilakukan paling cepat pada Juli 2020. 

Setelah dua bulan baru kemudian dilakukan pembukaan tahap II meliputi SD, MI, Paket A dan SLB.

Tahap ini paling cepat dilakukan pada September 2020. 

Baca: Guru yang Punya Penyakit Bawaan Tidak Diperbolehkan ke Sekolah

Dua bulan kemudian baru dilakukan pembukaan tahap III yakni PAUD meliputi (RK, RA, TKLB dan non formal)

Pembukaan sekolah tatap muka untuk PAUD ini dilakukan paling cepat pada November 2020. 

Semua tahapan dibuka dengan catatan tidak ada penambahan kasus.

Apabilan ada penambahan kasus, satuan pendidikan akan ditutup

Terapkan Protokol Kesehatan

Pelaksanaan pendidikan tatap muka juga juga harus melalui protokol kesehatan yakni: 

1. Ketersediaan sanana sanitasi dan kebersihan: 

- toilet bersih
- sarana cuci tangan
- disinfektan

2. Akses ke fasilitas kesehatan

3. Kesiapaan terapkan area wajib masker

Baca: Ini Empat Syarat Pembukaan Sekolah di Zona Hijau

4. Memiliki pengukur suhu tembak

5. Memetakan peserta didik/guru yang tidak boleh berkegiatan

6. Kesepakatan dengan komite. 

(Tribunnews.com/Tiara Shelavie, Daryono)