Bagaimana Membangun Wisata yang Ramah Masyarakat Adat

“Masyarakat Baduy itu untuk mengadu itu melalui acara adat Seba dimana mereka menemui pimpinan wilayahnya dalam hal ini Bupati Lebak atau Gubernur Banten. Itulah tempat mereka diskusi berdialog dengan pimpinannya. Kalau mereka mau ada protes ke presiden pasti mereka lewat bupati dulu atau gubernur maksimal,” ujar Reza saat dihubungi DW Indonesia, Jumat (10/07) malam.

Salah satu warga Baduy luar, Mulyono Nasinah, mengatakan bahwa surat tersebut tidak mewakili masyarakat Baduy secara keseluruhan.

Surat ini memang benar adanya. Namun, ini bukan hasil dari kesepakatan tokoh adat dan pihak kelurahan, bahkan Jaro Saija (tokoh Baduy yang bertanggung jawab dalam urusan luar Baduy) sendiri baru tahu," tulis Mulyono lewat akun Instagramnya.

Konsep pariwisata berkelanjutan

Kepada DW Indonesia, Reza yang menjabat sebagai COO Atourin ini mengatakan destinasi wisata adat mempunyai daya tarik tersendiri, salah satunya memberikan edukasi terkait tata cara kehidaupan masyarakat adat.

”Ada beberapa peraturan adat yang sebenarnya bisa kita terapkan dan pelajari di kehidupan kita sehari-hari,” papar Reza.

Ia pun menjelaskan bahwa konsep pariwisata berkelanjutan diperlukan dalam membangun destinasi wisata. Dengan mengacu kepada aspek sosial budaya, lingkungan, dan ekonomi dapat menjamin keberlanjutan destinasi wisata jangka panjang.

“Maka dari itu di beberapa wilayah yang mengusung konsep bekelanjutan memang ada batasnya, orang yang mau datang satu hari ada berapa orang. Bukan semata-mata mau menutup orang yang datang tapi untuk menjaga kelestarian lingkungan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti rusaknya alam dan lain-lain,” pungkasnya.

rap/yp (dari berbagai sumber)