Jadi Korban Perseteruan AS dan China, Aplikasi TikTok Dicurigai Jadi Alat Mata-mata
Presiden Donald Trump, mengatakan pemerintahannya sedang mempertimbangkan pelarangan aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan Cina ByteDance.
Penulis:
Febby Mahendra
Editor:
Dewi Agustina
"Pemerintahan Trump memilih pendekatan keamanan untuk menangani masalah ini. Tampaknya, begitu perusahaan China menjadi sorotan pemberitaan, tiba-tiba menjadi target baru," kata Justin Sherman, seorang praktisi keamanan dunia maya, Prakarsa Statecraft Cyber.
Untuk memahami mengapa pembuat kebijakan memandang TikTok sebagai risiko, ada baiknya mengetahui cara kerja perusahaan.
TikTok dimiliki oleh startup paling bernilai di dunia, sebuah perusahaan China bernama ByteDance. Tetapi TikTok tidak beroperasi di China dan berfungsi sebagai anak perusahaan independen.
Kekhawatiran utama, ByteDance dapat dipaksa untuk menyerahkan data pengguna TikTok di AS kepada pemerintah China, di bawah undang-undang keamanan nasional negara itu.
TikTok mengatakan pihaknya menyimpan data pengguna Amerika di server berbasis di AS yang tidak tunduk pada hukum China.
Baca: Fakta-fakta Video TikTok Viral Karyawan KFC, Baik Hati dan Cekatan Bantu Para Pelanggan
Baca: China Terbitkan UU Keamanan Nasional Baru, TikTok Pilih Hengkang dari Hong Kong: Hanya Pasar Kecil
Bukan Alat Intelijen
Beberapa pakar keamanan mengatakan kepada CNN, meskipun tautan TikTok ke perusahaan swasta China layak dikhawatirkan, aplikasi itu tidak akan berguna untuk spionase.
"Adalah benar untuk curiga terhadap orang China. Tapi aku tidak yakin TikTok adalah alat intelijen yang bagus untuk mereka," kata James Lewis, Wakil Presiden Senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional, sebuah think tank keamanan.
Sebagaimana beberapa aplikasi media sosial dan perusahaan teknologi lainnya, TikTok secara otomatis mengumpulkan informasi geolokasi pengguna, alamat IP, pengidentifikasi perangkat unik, dan konten pesan dalam aplikasi, sesuai kebijakan privasinya.
Samm Sacks, seorang senior di Yale Law School yang telah mempelajari hukum China mengatakan kukum keamanan nasional China mengandung lebih banyak wilayah abu-abu daripada yang disadari banyak orang.

Menurut Sacks, perusahaan-perusahaan China berhasil menolak atau membuat hambatan terhadap tuntutan Beijing untuk data di masa lalu.
"Pemerintah China tidak harus memiliki akses real-time tanpa batas ke semua data perusahaan. Korporasi di Tiongkok tidak identik dengan pemerintah Tiongkok atau Partai Komunis Tiongkok. Mereka memiliki kepentingan komersial sendiri yang dilindungi," katanya.
Pada Januari, tim peneliti keamanan mengumumkan mereka telah menemukan beberapa kerentanan di TikTok.
Kelemahannya, jika dibiarkan tidak ditonton, dapat memberi peluang kepada penyerang (hacker) menguasai akun TikTok, mengubah pengaturan privasi pada video TikTok, mengunggah video tanpa izin, dan mendapatkan data pengguna.
Temuan itu menimbulkan pertanyaan penting tentang kemampuan TikTok untuk menjaga privasi pengguna.