Breaking News:

Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Katy Perry dan Selebritas Lainnya Boikot Facebook, Ada Apa?

Langkah tersebut merupakan bagian dari kampanye #StopHateforProfit yang diprakarsai sekelompok aktivis hak-hak sipil.

(Cosmopolitan/Getty)
Kim Kardashian. 

Kelompok tersebut berfokus pada Facebook, yang juga memiliki Instagram dan WhatsApp, dan tahun lalu menarik pendapatan iklan sebesar hampir $70 miliar (Rp1,04 triliun).

Ribuan bisnis dan kelompok pegiat hak-hak sipil terkemuka - termasuk Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Orang Berwarna (NAACP) dan Liga Anti-Pencemaran Nama Baik (AD) - telah mendukung kampanye tersebut.

"Kami dengan cepat mendekati salah satu pemilihan paling penting dalam sejarah Amerika," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan. "'Perubahan' Facebook yang samar-samar dan tidak terawasi masih jauh dari apa yang diperlukan untuk melindungi demokrasi kita."

Pada bulan Juni, Facebook mengatakan akan melabeli kiriman yang berpotensi berbahaya atau menyesatkan yang tidak ditarik karena memiliki nilai berita.

Pendiri Facebook Mark Zuckerberg juga berkata perusahaan media sosial itu akan melarang iklan yang berisi klaim "bahwa orang dari ras, etnis, asal kebangsaan, afiliasi agama, kasta, orientasi seksual, identitas gender, atau status imigrasi tertentu" adalah ancaman bagi orang lain.

"Pemilu 2020 sudah dipastikan akan memanas," tulisnya dalam sebuah pernyataan. "Selama momen ini, Facebook akan mengambil tindakan pencegahan ekstra untuk membantu semua orang tetap aman [dan] tetap terinformasi."

Namun kampanye #StopHateforProfit menuntut agar Facebook berbuat lebih banyak, dan lebih dari 90 perusahaan kemudian menangguhkan iklan untuk mendukung upayanya.

Sebagai akibat dari boikot tersebut, saham di Facebook jatuh secara dramatis dan media AS melaporkan bahwa kekayaan bersih pribadi Zuckerberg berkurang $7,2 miliar.

Regulator dan pembuat kebijakan di seluruh dunia khawatir dengan pertumbuhan ujaran kebencian, tidak hanya di Facebook tapi di semua platform media sosial, dengan banyak negara membuka penyelidikan tentang bagaimana perusahaan teknologi menangani masalah ini.

Editor: Hasanudin Aco
Sumber: BBC Indonesia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved