Breaking News:

China Minta Pemerintah AS Berhenti Campuri Urusan Hongkong

Departemen Luar Negeri AS pada Rabu mengumumkan nama 10 pejabat Hong Kong dan (China) daratan berkontribusi atas hilangnya kebebasan Hongkong.

Al Jazeera
Polisi Hong Kong Tembakkan Gas Air Mata ke Ribuan Orang Turun ke Jalan di Tengah Lockdown Virus Corona 

TRIBUNNEWS.COM, HONGKONG - Kementerian luar negeri China akan membalas keputusan AS yang menyalahkan pejabat Hong Kong dan China merusak kebebasan wilayah otonomi itu lewat penerapan UU Keamanan Nasional.

Departemen Luar Negeri AS pada Rabu mengumumkan nama 10 pejabat Hong Kong dan (China) daratan, termasuk Kepala Eksekutif Carrie Lam Yuet-ngor. 

Mereka dinyatakan secara material berkontribusi pada kegagalan China memenuhi kewajibannya terhadap Hongkong.

Washington menunjuk deklarasi bersama pemerintah Inggris saat penyerahan kota kolonial Inggris itu pada 1997.

Baca juga: UU Keamanan Nasional Diberlakukan di Hongkong, Indonesia Pantau 170 Ribu WNI

Baca juga: Polisi Hongkong Geruduk Kantor Jimmy Lay, Warga AS yang Membantu Pendiri Apple Daily Ikut Diburu

Selama puluhan tahun, Hongkong dikelola di bawah kewenangan Inggris, dan dikembalikan ke Beijing dalam status sebagai wilayah otonomi khusus.

"Masalah Hong Kong adalah murni urusan dalam negeri China. Tidak ada negara yang memiliki hak untuk membuat pernyataan yang tak beralasan dan mengganggu masalah tersebut," kata juru bicara kementerian luar negeri China, Zhao Lijian, Kamis (15/10/2020).

Dikutip South China Morning Post (SMP), ia menambahkan China telah mengajukan protes resmi kepada AS.

“AS harus memperbaiki kesalahannya dan berhenti mencampuri urusan Hong Kong dan politik dalam negeri China,” tegasnya.

“Jika AS bersikeras akan hal itu, China akan mengambil tindakan tegas untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasionalnya, dan untuk melindungi hak dan kepentingan hukum perusahaan China dan personel terkait," lanjut Zhao Lijian.

Pemerintah Hong Kong juga menyuarakan penentangannya terhadap langkah AS dan mendesak AS untuk menahan diri dari mengambil langkah-langkah yang dapat merusak kepentingan sistem keuangan internasional.

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved