Biden Tegas Minta Militer Myanmar Melepaskan Kekuasaan dan Bebaskan Pejabat yang Ditahan

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden meminta pejabat militer Myanmar pada Kamis kemarin, untuk mengembalikan kekuasaan kepada pejabat yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum (pemilu) 2020.

Hal ini ia sampaikan setelah angkatan bersenjata Myanmar merebut kendali dan menuduh pejabat negara itu melakukan kecurangan pemilu.

"Tidak ada keraguan, dalam demokrasi, kekuatan seharusnya tidak pernah berusaha untuk mengesampingkan keinginan rakyat atau berusaha untuk menghapus hasil pemilihan yang kredibel," kata Biden dalam pidato kebijakan luar negeri besar perdananya.

Ia pun meminta secara tegas agar militer Myanmar melepaskan kekuasaan dan membebaskan para pejabat pemerintahan.

"Militer Burma (Myanmar) harus melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut, membebaskan para pendukung, aktivis dan pejabat yang mereka tangkap, mencabut pembatasan telekomunikasi, dan menahan diri dari kekerasan," tegas Biden.

Baca juga: Kuasai Pemerintahan, Militer Myanmar Blokir Sementara Jaringan Media Sosial

Baca juga: Kecam Kudeta Militer di Myanmar, Inggris Nilai Kemenangan Partai Aung San Suu Kyi Sah

Jika pejabat militer Myanmar menolak melakukan hal itu, Biden memperingatkan bahwa AS akan memberikan konsekuensi pada mereka yang bertanggung jawab dalam aksi menentang hasil pemilihan demokratis di negara tersebut.

Selain itu, Biden mengindikasikan bahwa ia telah melakukan kontak 'dekat' dengan sekutu AS, termasuk Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell untuk membahas kudeta yang terjadi pada Senin lalu.

Dikutip dari laman Sputnik News, Jumat (5/2/2021), pernyataan Biden yang baru saja dilantik itu muncul dua hari setelah Departemen Luar Negeri (Deplu) AS secara resmi mengakui bahwa penahanan terhadap pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint yang dilakukan militer negara itu merupakan sebuah kudeta.

Aksi tersebut mendorong AS untuk membatasi bantuannya kepada pemerintah Myanmar.