18 Orang Tewas Saat Unjuk Rasa di Myanmar, Para Pemimpin Dunia Kutuk Tindakan Keras Militer

TRIBUNNEWS.COM - Para pemimpin dunia mengutuk tindakan keras yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap demonstran anti-kudeta.

Menurut kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekira 18 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka di beberapa kota di seluruh Myanmar.

Dilansir Al Jazeera, berikut Tribunnews rangkum beberapa komentar pemimpin dunia terkait tindakan keras di Myanmar:

Sekjen PBB, Antonio Guterres

Sekjen PBB, Antonio Guterres memimpin suara kecaman internasional terhadap tindakan militer yang merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021.

Militer yang mengambil alih kekuasaan peimpin sipil Myanmar menyatakan 'darurat' selama setahun.

Mereka juga menuduh pemilu November 2020 yang dimenangkan oleh pemimpin sipil Aung San Pesta Suu Kyi dicurangi.

Sekira 1.000 pengunjuk rasa yang menuntut pemerintah Aung San Suu Kyi dikembalikan ke tampuk kekuasaan diyakini telah ditahan pada Minggu (28/2/2021).

Baca juga: POPULER INTERNASIONAL: Kondisi Myanmar Memanas | Keluarga di Korut Diasingkan karena Nonton Porno

Baca juga: Myanmar Kian Memanas, Tujuh Orang Dilaporkan Tewas Saat Polisi Tembaki Pengunjuk Rasa Anti-kudeta

"Penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa damai dan penangkapan sewenang-wenang tidak dapat diterima," kata Stephane Dujarric, Juru bicara PBB, dalam sebuah pernyataan.

"Sekretaris Jenderal mendesak komunitas internasional untuk berkumpul dan mengirimkan sinyal yang jelas kepada militer, mereka harus menghormati keinginan rakyat Myanmar seperti yang diungkapkan melalui pemilihan dan menghentikan penindasan," terangnya.

Kepala Diplomatik Uni Eropa, Josep Borrell

Kepala Diplomatik Uni Eropa (UE), Josep Borrell mengonfirmasi, blok tersebut akan 'segera mengambil tindakan dalam menanggapi perkembangan ini."

"Otoritas militer harus segera menghentikan penggunaan kekuatan terhadap warga sipil dan mengizinkan penduduk untuk mengekspresikan hak mereka atas kebebasan berekspresi dan berkumpul," kata Borrell dalam sebuah pernyataan.

Para menteri di Eropa telah menyetujui sanksi terhadap militer Myanmar atas kudeta.

Mereka jugaa telah memutuskan untuk menahan beberapa bantuan pembangunan.

Sanksi tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam beberapa hari mendatang dan akan berlaku setelah pemberitahuan resmi diterbitkan oleh UE.

Baca juga: Polisi Myanmar Tembaki dan Lempar Granat ke Demonstran, Korban Tewas dan Luka-luka Terus Bertambah

Baca juga: Korban Tewas dari Kelompok Anti-Kudeta Myanmar Terus Berjatuhan

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengutuk apa yang dia gambarkan sebagai 'kekerasan menjijikkan pasukan keamanan Burma terhadap orang-orang Burma.'

Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap dua jenderal yang terlibat dalam kudeta militer 1 Februari di Myanmar.

Tak lain setelah sejumlah pengunjuk rasa tewas dalam tindakan keras saat unjuk rasa damai. 

"Kami berdiri dengan orang-orang Burma yang pemberani dan mendorong semua negara untuk berbicara satu suara mendukung keinginan mereka," tutur Blinken dalam cuitannya, Minggu sore (28/2/2021).

Baca juga: Utusan Myanmar Desak PBB Gunakan Segala Cara untuk Hentikan Kudeta

Kantor Luar Negeri Inggris 

Seorang juru bicara Kantor Luar Negeri Inggris mengatakan kekerasan harus dihentikan dan demokrasi harus dipulihkan.

Inggris juga telah menjatuhkan sanksi pada para pemimpin kudeta.

"Bekerja sama dengan AS dan Kanada, Inggris telah mengambil tindakan dengan menjatuhkan sanksi hak asasi manusia terhadap sembilan perwira militer Myanmar, termasuk panglima tertinggi atas peran mereka dalam kudeta," kata juru bicara itu.

Baca juga: Dipecat Junta Militer, Duta Besar Myanmar untuk PBB Berjanji akan Melawan Kudeta

Turki

Turki juga mengutuk keras apa yang disebut sebagai penggunaan kekuatan tidak proporsional oleh tentara Myanmar.

"Kami mengamati dengan keprihatinan mendalam bahwa stabilitas di Myanmar memburuk setelah kudeta," kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan.

"Kami menyerukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemulihan demokrasi untuk pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di negara dan segera penghentian kekerasan terhadap para pengunjuk rasa damai," tambahnya.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)