Breaking News:

Kim Jong Un Dikabarkan Mengeksekusi Menteri Pendidikan karena Selalu Mengeluh dan Tidak Ada Kemajuan

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dikabarkan telah mengeksekusi seorang pejabat pemerintah di negaranya

STR / KCNA VIA KNS / AFP
Gambar ini diambil pada 8 April 2021 dan dirilis dari Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) resmi Korea Utara pada 9 April 2021 menunjukkan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyampaikan pidato penutup di Konferensi Keenam Sekretaris Sel dari Partai Pekerja Korea di Pyongyang. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dikabarkan telah mengeksekusi seorang pejabat pemerintah di negaranya setelah departemennya gagal mengadakan panggilan video yang cukup serta mengeluh tentang beban kerja. 

TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dikabarkan telah mengeksekusi seorang pejabat pemerintah di negaranya setelah departemennya gagal mengadakan panggilan video yang cukup serta mengeluh tentang beban kerja.

Dilansir Mirror, Menteri pendidikan berpangkat tinggi yang tidak disebutkan namanya itu dilaporkan dijatuhi hukuman mati setelah dilakukan penyelidikan mengapa departemennya gagal membuat kemajuan yang memuaskan.

Laporan tentang temuan penyelidikan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, yang dilakukan oleh Organisasi dan Departemen Bimbingan (ODG), dilihat oleh Daily NRK.

Dilaporkan departemen pendidikan Korea Utara tidak melakukan langkah yang cukup untuk menerapkan Undang-Undang Pendidikan Jarak Jauh.

Gambar ini diambil pada 14 Januari 2021 dan dirilis dari Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) resmi Korea Utara pada 15 Januari menunjukkan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memberi isyarat dari tribun selama parade militer merayakan Kongres ke-8 Partai Pekerja Korea (WPK) di Pyongyang.
Gambar ini diambil pada 14 Januari 2021 dan dirilis dari Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) resmi Korea Utara pada 15 Januari menunjukkan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memberi isyarat dari tribun selama parade militer merayakan Kongres ke-8 Partai Pekerja Korea (WPK) di Pyongyang. (KCNA VIA KNS/AFP)

Laporan tersebut mengatakan:

"OGD melakukan penyelidikan karena departemen gagal membuat kemajuan apa pun dan karena beberapa telah mengkritik kebijakan pemerintah."

Tuduhan tersebut juga dilaporkan termasuk anggota departemen yang "mengeluh di setiap pertemuan" tentang pekerjaan mereka, sementara yang lain mempertanyakan kurangnya sumber daya yang disediakan oleh negara.

Para pengawas juga dikatakan menyoroti lambannya penerapan "kebijakan pembelajaran jarak jauh", yang dianggap mengalami kemajuan yang buruk.

Setelah kematian menteri tersebut, departemen telah "diatur kembali" di bawah Ri Guk Chol, presiden Universitas Kim Il Sung, tambah laporan itu.

Selain melakukan langkah-langkah baru, "mereka berencana untuk melakukan panggilan konferensi video secara teratur", sebuah sumber menegaskan.

Halaman
123
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Arif Fajar Nasucha
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved