Pemerintah Jepang Makin Hati-hati Kepada Rakuten yang Terima Investasi dari Anak Perusahaan Tencent

Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO -  Pemerintah Jepang menjadi lebih berhati-hati tentang fakta bahwa Rakuten Group telah menerima investasi dari anak perusahaan raksasa IT China, Tencent.

Tencent Holdings Ltd., juga dikenal sebagai Tencent, adalah perusahaan induk konglomerat teknologi multinasional China. Didirikan pada tahun 1998.

"Pemerintah Jepang berniat memantau Rakuten berdasarkan "Undang-Undang Devisa", yang mengatur pembatasan investasi investor asing di perusahaan Jepang, karena dikhawatirkan informasi pelanggan akan bocor ke otoritas China melalui Tencent," ungkap sumber Tribunnews.com Kamis (22/4/2021).

Rakuten juga beroperasi di Amerika Serikat, itu akan memberikan informasi kepada otoritas AS, yang menjadi lebih waspada tentang China dan juga Jepang.

Investasi yang dipermasalahkan terungkap ketika Rakuten dan Japan Post mengumumkan aliansi modal dan bisnis pada Maret tahun ini.

Rakuten akan menerima investasi sebesar 149,9 miliar yen dari Japan Post dalam bentuk penjatahan pihak ketiga, dan juga akan menerima investasi sebesar 65,7 miliar yen dari anak perusahaan Tencent.

Dengan investasi ini, anak perusahaan Tencent telah menjadi pemegang saham utama dengan 3,65% saham di Rakuten.

Undang-Undang Valuta Asing mensyaratkan pemberitahuan terlebih dahulu ketika investor asing memperoleh saham perusahaan yang penting untuk keamanan. Japan Post adalah perusahaan yang mayoritas saham milik pemerintah Jepang.

Pada Mei tahun lalu, rasio investasi, yang membutuhkan pemberitahuan sebelumnya, diturunkan dari "10% atau lebih" menjadi "1% atau lebih" dengan mempertimbangkan China, yang meningkatkan pengaruh internasionalnya.

Namun, dalam kasus "investasi bersih" yang tidak terlibat dalam manajemen untuk tujuan manajemen aset, terdapat mekanisme untuk mengecualikan pemberitahuan sebelumnya.

Anak perusahaan Tencent juga dibebaskan dari pemberitahuan sebelumnya sebagai "investasi bersih".

Namun, seorang pejabat pemerintah berkata, "Maksud sebenarnya dari investasi perusahaan agar tidak diketahui."

Karena sistem pengecualian untuk pemberitahuan sebelumnya memungkinkan untuk diperiksa setelah fakta apakah kriteria pengecualian terpenuhi.

Pemerintah Jepang mengusulkan (1) penunjukan sebagai pejabat (2) pemindahan atau penghapusan bisnis pada rapat umum pemegang saham (1 ) oleh Tencent. 3) Memantau dengan mendengarkan kedua perusahaan untuk setiap tindakan yang melanggar kriteria pengecualian seperti akses ke informasi teknis pribadi.