Breaking News:

Krisis Myanmar

Aparat Myanmar Tembak Mati Warga, Dua Hari Setelah ASEAN Hasilkan Konsensus

Kantor berita Mizzima juga mengatakan seorang wanita telah ditembak mati di sepeda motor di kota selatan Dawei.

AFP/STR
Para pengunjuk rasa memberikan hormat tiga jari saat mereka mengambil bagian dalam demonstrasi menentang kudeta militer di kotapraja Tamwe di Yangon pada hari Senin, 26 April 2021. 

TRIBUNNEWS.COM, YANGON - Aparat keamanan Myanmar menembak mati seorang pria di kota Mandalay pada hari Senin (26/4/2021).

Jatuhnya korban jiwa dari warga sipil itu terjadi dua hari setelah para pemimpin Asia Tenggara (ASEAN)  mencapai konsensus dengan junta tentang mengakhiri kekerasan.

Pria itu ditembak mati di sebuah toko nasi goreng di Mandalay pada Senin malam dan beberapa orang lainnya terluka, tiga media Myanmar melaporkan, seperti dilansir Reuters, Seasa (27/4/2021).

Kantor berita Mizzima juga mengatakan seorang wanita telah ditembak mati di sepeda motor di kota selatan Dawei.

Seorang juru bicara junta tidak segera menanggapi.

Dengan sebagian besar akses internet dipotong dan pergerakan jurnalis dibatasi, Reuters tidak dapat mengkonfirmasi insiden itu secara independen.

Baca juga: Australia Desak 5 Poin Konsensus KTT ASEAN Diterapkan Segera Mungkin untuk Bantu Myanmar

Sebuah kelompok pemantau aktivis mengatakan lebih dari 750 orang telah terbunuh oleh pasukan keamanan ketika para jenderal melepaskan kekuatan mematikan dalam menghadapi aksi protes berkelanjutan terhadap kudeta 1 Februari.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing mencapai kesepakatan pada pertemuan puncak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Indonesia pada akhir pekan dengan langkah-langkah untuk membawa perdamaian.

Namun pemimpin junta militer tidak tunduk pada seruan untuk membebaskan tahanan politik, termasuk pemimpin pemerintah sipil yang dikudeta, Aung San Suu Kyi, dan kesepatan ASEAN tidak memiliki garis waktu untuk mengakhiri krisis.

Para aktivis mengkritik perjanjian yang dihasilkan pertemuan ASEAN, yang disebut konsensus lima poin yang mencakup akhiri kekerasan, memulai dialog di antara semua pihak, menerima bantuan, dan menunjuk utusan khusus ASEAN yang akan mengunjungi Myanmar.

"Kami menyayangkan fakta bahwa konsensus tercapai tanpa representasi yang sah dari rakyat Myanmar," kata sebuah pernyataan atas nama lebih dari 400 kelompok masyarakat sipil Myanmar, yang mengatakan ASEAN harus mendorong junta untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah persatuan sipil.

Militer belum secara resmi mengomentari hasil pertemuan itu tetapi penyiar televisi pemerintah, mengutip dewan militer yang berkuasa dalam buletin utamanya, mengatakan "Beberapa fakta dari ASEAN adalah kontribusi yang baik sehingga kami akan mempertimbangkan itu."

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved