Virus Corona
Hong Kong Batasi Gerak Warga yang Belum Divaksin, dan Bebaskan Orang yang Sudah Divaksin
Orang yang belum divaksinasi Covid-19 di Hong Kong akan mendapat pembatasan ketat, berbeda dengan yang sudah mendapat suntikan.
Penulis:
Ika Nur Cahyani
Editor:
Citra Agusta Putri Anastasia
lihat foto
Semua pelanggan juga diharuskan sudah mendapatkan satu kali suntikan vaksin corona.
Pihak berwenang akan berdiskusi dengan industri minggu ini dan berharap aturan baru ini bisa diberlakukan mulai pertengahan Juni.
Menurut laporan RTHK, sekitar 2,3 juta vaksin Covid-19 telah diberikan di Hong Kong sejauh ini dan sekira seperlima populasi telah disuntik minimal dosis pertama.
Dalam peluncuran kampanye "Vaksinasi Dini untuk Semua" baru-baru ini, para pejabat mengumumkan serangkaian insentif untuk mendorong orang agar bersedia divaksin sebelum September, persiapan menjelang tahun ajaran berikutnya.
Pegawai pemerintah akan diberi satu hari libur untuk satu dosis vaksin yang telah diterima, dan mereka yang telah diberi vaksin juga berhak mendapatkan liburan.
Baca juga: Kemenkes Targetkan 141 Juta Orang Terima Vaksinasi Covid-19 pada Juli-Agustus 2021
Baca juga: Kata Menag soal Syarat Vaksin dari Pemerintah Arab Saudi untuk Jamaah Haji: Insyaallah Kita Siapkan
Dianggap Melanggar Hak
Aktivis hak pasien menilai kebijakan pemerintah Hong Kong memberikan pembatasan khusus bagi mereka yang belum divaksin akan melanggar hak.
Ketua Kelompok Suara Pasien Hong Kong, Alex Lam, mengatakan pada Selasa (1/6/2021) bahwa dia menyambut baik insentif seperti libur untuk pegawai pemerintah yang divaksin.
"Ada alasan orang-orang tidak mendapatkan vaksinasi, seperti alasan kesehatan, dan orang-orang yang tidak diizinkan memasuki tempat-tempat tersebut akan kehilangan hak-hak dasar mereka," katanya kepada Janice Wong dari RTHK.
"Katakanlah misalnya Anda tidak diizinkan pergi ke sekolah, ke restoran, lokasi konstruksi, atau tempat kerja tertentu."
"Dengan melarang orang-orang ini pergi ke tempat-tempat ini, Anda menghilangkan hak mereka untuk menerima pendidikan. Anda tidak mengizinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan," katanya lebih lanjut.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)
