Detik-detik Terakhir Partai Oposisi Israel Membentuk Pemerintahan untuk Gulingkan Benjamin Netanyahu

TRIBUNNEWS.COM - Politisi Israel harus berpacu dengan waktu membentuk pemerintahan koalisi untuk menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Adapun batas waktu penyelesaian pembentukan pemerintahan baru dan mengumumkannya adalah tengah malam waktu Israel, Rabu (2/6/2021) ini.

Di bawah undang-undang pemilu Israel, pemimpin oposisi Yair Lapid, punya 28 hari untuk membentuk koalisi untuk mendapat suara mayoritas dengan partai-partai lawan agar bisa menggantikan perdana menteri lama.

Jika dia gagal, Netanyahu akan maju dalam pemilihan cepat.

Sementara itu apabila Yair Lapid berhasil tepat waktu, itu akan mengakhiri 12 tahun kepemimpinan Netanyahu, Perdana Menteri Israel terlama.

Baca juga: Israel Mulai Investigasi Dugaan Kasus Peradangan Jantung Akibat Vaksin Covid-19 Pfizer

Baca juga: Ini yang Perlu Diketahui soal Koalisi yang Disebut akan Gulingkan Netanyahu

Pada Selasa (1/6/2021), Lapid dan sejumlah ketua partai bertemu di sekitar Tel Aviv untuk membahas kesepakatan terakhir untuk "goverment of change" di tengah laporan adanya ketidaksepakatan, dilansir The Guardian. 

Berdasarkan kesepakatan yang diusulkan, Lapid tidak langsung menjabat sebagai perdana menteri.

Sebaliknya, saingan politiknya dari sayap kanan yang bergabung dengan koalisi Lapid, Naftali Bennett akan menjabat sebagai PM setidaknya selama dua tahun dari total masa jabatan empat tahun.

Di sisi lain, Netanyahu dan partainya, Likud, berusaha menemukan pembelot untuk menggagalkan rencana itu.

Netanyahu juga ingin menarik para politisi sayap kanan dari kalangan agamis agar tidak bergabung dengan Lapid.

Diketahui Lapid merupakan politisi sentris sekuler.

Untuk membangun koalisi anti-Netanyahu, Lapid harus menandatangani perjanjian individu dengan tujuh partai, yang anggotanya kemudian akan memilih di parlemen untuk mengkonfirmasi koalisi mereka.

Mereka termasuk Partai Harapan Baru dari mantan sekutu Netanyahu, Gideon Saar dan Partai nasionalis sekuler sayap kanan Avigdor Lieberman yang pro-pemukiman Yisrael Beitenu.

Partai sentris Biru dan Putih dari Menteri Pertahanan Benny Gantz, Partai Buruh kiri-tengah yang kuat secara historis dan Partai Meretz juga akan bergabung, dikutip dari Al Jazeera. 

Untuk menggulingkan Netanyahu, Lapid membutuhkan sedikitnya 61 suara dari total 120 suara di Parlemen Israel atau Knesset.

Pada Selasa lalu, Ketua Parlemen sekaligus politisi di partai berkuasa Likud, yakni Yariv Levin mengatakan anggota politik tidak boleh meninggalkan ideologi mereka.

Pihak Partai Likud, partai yang menaungi Netanyahu, mencoba menggagalkan koalisi Yair Lapid bersama Naftali Bennett.

Partai Likud menyatakan bahwa rencana Bennett akan menjabat sebagai perdana menteri dahulu kemudian disusul Yair Lapid adalah tindakan ilegal.

Namun Presiden Israel, Reuven Rivlin menolak pernyataan itu pada Selasa lalu.

Bennett merupakan seorang nasionalis yang religius.

Baca juga: Kepala Intelijen Mesir Bertemu Hamas di Gaza untuk Perkuat Gencatan Senjata dengan Israel 

Baca juga: Profil Benjamin Netanyahu, Jabat Perdana Menteri Israel Selama 12 Tahun

Dia adalah pendukung kuat gerakan pemukilan di wilayah Palestina dan lebih keras mengesampingkan nasib Palestina.

Lapid juga berusaha mencadapat dukungan dari anggota parlemen Islamis Arab yang memiliki keinginan untuk mencopot Benjamin Netanyahu.

Netanyahu, yang telah menduduki jabatan tinggi selama 15 tahun sejak 1996, menghadapi bahaya politik dan potensi ancaman terhadap kebebasannya.

Pria 71 tahun itu saat ini sedang berjuang melawan tiga tuduhan korupsi yakni penipuan, penyuapan, dan pelanggaran kepercayaan, yang ia bantah.

Jika dia menjadi oposisi, dia mungkin ditolak kekebalan parlemennya, dan pemerintah baru dapat meloloskan undang-undang untuk melarang dia dari jabatan di masa depan.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)