Breaking News:

Pemerintah Jepang Tunda Distribusi Vaksin Covid-19 ke Daerah Jika Terlambat Input Data ke VRS

Pemerintah dapat menunda pengiriman vaksin ke pemerintah daerah yang lambat memasukkan data ke sistem pencatatan vaksinasi nasional (VRS).

Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Menteri yang bertanggungjawab kepada vaksinasi di Jepang, Taro Kono. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Keterlambatan input data ke Vaccine Recording System (VRS) oleh pemerintahan daerah di Jepang kemungkinan akan menimbulkan penundaan pengiriman vaksin dari pusat ke daerah di masa mendatang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taro Kono yang bertugas mengkoordinasikan vaksinasi virus corona, mengungkapkan dapat menunda pengiriman vaksin ke pemerintah daerah yang lambat memasukkan data ke sistem pencatatan vaksinasi nasional (VRS).

"Akibat keterlambatan input tersebut, pemerintah pusat tidak dapat memahami secara akurat situasi penggunaan vaksin yang sebenarnya, sehingga meminta pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan," ungkap Taro Kono, Selasa (15/6/2021).

Sebagai aturan umum, jumlah vaksin yang diproduksi oleh Pfizer Inc. di Amerika Serikat ditentukan oleh pemerintah nasional untuk setiap kursus (dua minggu) sesuai dengan populasi setiap kotamadya.

Pemerintah daerah mengelola riwayat vaksinasi individu dengan memasukkannya ke dalam "Vaccine Recording System (VRS)".

Jika input catatan inokulasi tertunda, inventaris pemerintah daerah akan menumpuk di sistem meskipun inokulasi benar-benar berlangsung.

Taro Kono mengklarifikasi bahwa ada kasus di mana jumlah input satu hingga dua digit di beberapa pemerintah daerah, "Ada pemerintah daerah dengan nilai VRS yang sangat rendah."

"Jika inokulasi terlambat di masa depan, adalah mungkin untuk melewatkan satu cool (pengiriman), dan menunjukkan respons yang ketat," kata Kono.

Baca juga: Menteri Revitalisasi Ekonomi Jepang Kesal Sejumlah Gubernur Batalkan Deklarasi Darurat Covid-19

Mengenai input catatan inokulasi, ditemukan bahwa beberapa pemerintah daerah di Prefektur Osaka belum memasukkan informasi atau mengalami keterlambatan sekitar satu bulan.

Ini adalah mekanisme bahwa pemerintah daerah dan institusi medis membaca 18 digit nomor yang tertulis di tiket vaksinasi dan mendaftarkannya ke terminal khusus yang didistribusikan oleh pemerintah.

Namun ada suara yang membutuhkan waktu lebih untuk memasukkan data tersebut sebagai dampak dari kekurangan sumber daya manusia di Jepang saat ini.

Sementara itu beasiswa dan upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.

Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved