Jepang Butuh 3.000 Spesialis Penyakit Menular yang Disertifikasi Asosiasi

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Hingga saat ini ada sekitar 1.600 spesialis penyakit menular yang disertifikasi oleh Asosiasi Ahli Penyakit Menular Jepang. Sementara yang dibutuhkan sebanyak 3.000 orang.

"Sebenarnya, dibutuhkan sekitar 3.000 orang ahli, tetapi tidak akan bertambah dengan mudah," ungkap Profesor DR Kazuhiro Tateda, guru besar Universitas Toho, Fakultas Kedokteran, Ahli Penyakit Menular Penyakit Dalam, Kedokteran Penyakit Menular, Keperawatan Dasar, Bakteriologi Jepang, Sabtu (17/7/2021).

Pihaknya akan mengadakan kursus penyakit menular di sekolah kedokteran universitas untuk melatih spesialis penyakit menular dan membuat sistem di mana orang-orang itu memainkan peran sentral dalam penyakit menular, pengendalian penyakit dan perawatan medis penyakit menular.

"Kita harus melakukannya," kata Profesor Tateda.

Secara khusus, apa yang harus dilakukan?

"Misalnya, pemerintah harus memutuskan bahwa departemen penyakit menular harus dibuat di rumah sakit dengan 1.000 tempat tidur atau lebih. Jika spesialis penyakit menular berkonsultasi dengan pasien di departemen lain, rumah sakit akan dikenakan biaya medis dan pemerintah akan bayar."

"Jika ada mekanisme seperti itu, Anda dapat menyewa spesialis penyakit menular. Sebaliknya, ketika sesuatu terjadi, Anda akan diminta untuk mengambil tindakan terhadap penyakit menular tidak hanya di rumah sakit tetapi juga di sebuah daerah," jelasnya.

Keterlambatan dalam penelitian penyakit menular juga menyebabkan keterlambatan dalam pengembangan vaksin dan agen terapeutik.

"Universitas harus melakukannya, bukan hanya perusahaan farmasi," katanya.

Baca juga: Peta Sebaran 51.952 Kasus Corona di 34 Provinsi Indonesia: DKI Jakarta Sumbang 10.168 kasus

"Jika universitas memiliki departemen penyakit menular, profesor dan staf, dan sistem untuk melakukan penelitian, pendidikan, dan perawatan medis, tidak akan seperti saat ini," katanya.

Latar belakang adalah kurangnya perspektif tentang manajemen krisis dan keamanan.

"Amerika Serikat dan Eropa melanjutkan penelitian dengan mempertimbangkan bioterorisme yang disebabkan oleh virus antraks dan Ebola, dan menerapkan hasilnya pada vaksin mRNA, sehingga responsnya cepat. Jepang belum berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Ada perbedaan 10 tahun," jelasnya.

Akibatnya, Jepang harus bergantung pada vaksin luar negeri, dan vaksinasi menjadi tertunda.

"Sulit untuk tidak memiliki vaksin di negara sendiri. Amerika Serikat dan Inggris memberikan prioritas kepada rakyat mereka sendiri. Jepang membuat kesalahan dalam strateginya," kata Profesor Tateda.