Breaking News:

Virus Corona

Korea Utara akan Terapkan Kerja Paksa bagi Pelanggar Aturan Covid yang Berkumpul Lebih dari 3 Orang

Korea Utara akan memberlakukan kerja paksa pada warga yang melanggar aturan pencegahan COVID-19

KCNA VIA KNS / AFP
Gambar tak bertanggal yang dirilis dari Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) resmi Korea Utara pada 29 Agustus 2020 ini menunjukkan seorang pegawai stasiun memeriksa suhu tubuh penumpang sebagai langkah untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 di Pyongyang. 

TRIBUNNEWS.COM - Korea Utara akan memberlakukan kerja paksa pada warga yang melanggar aturan pencegahan COVID-19 dengan berkumpul dalam kelompok lebih dari 3 orang di luar rumah mereka, Radio Free Asia melaporkan pada hari Rabu (11/8/2021).

"Jika empat orang atau lebih kecuali keluarga dekat berkumpul untuk makan atau minum, bahkan jika mereka adalah kerabat, otoritas pengendalian penyakit akan mengirim mereka ke pusat tenaga kerja disiplin karena melanggar karantina virus corona."

"Atau mereka juga bisa dikenakan denda yang sangat besar," ujar seorang penduduk provinsi Pyongan Selatan, dekat ibu kota Pyongyang, kepada RFA.

Narasumber yang tidak disebutkan namanya karena alasan keamanan itu mengatakan, perintah itu datang dari Badan Pengendalian Penyakit Pusat demi mencegah penyebaran varian COVID-19.

Tidak jelas mengapa beberapa orang dikenai denda sementara yang lainnya kerja paksa.

Baca: Korea Utara Peringatkan AS dan Korea Selatan akan Hadapi Krisis Kemanan Jika Tetap Latihan Militer 

Baca: Adik Kim Jong Un Sebut Korea Selatan Pengkhianat karena Gelar Latihan Militer Bersama AS 

Mahasiswa Universitas Perdagangan Jang Chol Gu Pyongyang menerima pembersih tangan sebelum memasuki kampus, sebagai bagian dari tindakan pencegahan terhadap Covid-19, di Pyongyang pada 11 Agustus 2021.
Mahasiswa Universitas Perdagangan Jang Chol Gu Pyongyang menerima pembersih tangan sebelum memasuki kampus, sebagai bagian dari tindakan pencegahan terhadap Covid-19, di Pyongyang pada 11 Agustus 2021. (KIM Won Jin / AFP)

Dalam satu kasus, kata sumber itu, seorang pria didenda karena mengadakan pernikahan putranya di rumahnya pada pertengahan Juli - tetapi tidak dihukum dengan kerja paksa.

Pernikahan, menurut pihak berwenang, menurut laporan RFA, masih diperbolehkan.

Namun, mereka harus mematuhi aturan karantina.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved