Breaking News:

Virus Corona

Deklarasi Darurat Covid-19 di Jepang Diperpanjang, Pemerintah Diminta Beri Subsidi Warga Rp 13 Juta

Rekomendasi tersebut menyarankan bahwa perpanjangan keadaan darurat akan memerlukan pembatasan perilaku yang ketat selama tiga minggu.

Foto NHK
Politisi oposisi Jepang mengajukan proposal agar pemerintah memberikan subsidi lagi 100.000 yen kepada setiap orang di masa perpanjangan deklarasi darurat (PSBB) sampai 30 September 2021. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Kalangan oposisi Jepang mengajukan usulan kepada pemerintah agar memberikan subsidi kepada masyarakat sebesar 100.000 yen (setara Rp 13 juta) sehubungan dengan perpanjangan Deklarasi Darurat Covid-19 hingga 30 September 2021.

Partai Demokrat Konstitusional (oposisi Jepang) mengatakan bahwa kerja sama rakyat sangat diperlukan untuk penegakan ketat pembatasan tindakan pada akhir bulan ini untuk mencegah penyebaran virus corona.

"Kami telah menyusun rekomendasi mendesak kepada pemerintah untuk melakukannya agar setiap orang mendapatkan subsidi 100.000 yen," papar Presiden Edano dari Partai Demokrat Konstitusional.

Rekomendasi tersebut menyarankan bahwa perpanjangan keadaan darurat akan memerlukan pembatasan perilaku yang ketat selama tiga minggu hingga akhir bulan ini, yang merupakan batas waktu perpanjangan untuk mencegah penyebaran infeksi lagi.

Dia mengatakan bahwa kerja sama masyarakat sangat diperlukan untuk penegakan pembatasan, dan menyerukan keputusan segera dari langkah-langkah dukungan tambahan seperti pembayaran 100.000 yen kepada orang miskin dan manfaat keberlanjutan bagi operator bisnis meningkat.

Baca juga: Taro Kono Siap Bertarung di Pemilihan Presiden LDP Jepang

Selain itu, langkah-langkah perbatasan pemerintah masih belum memadai, dan imigran harus dikarantina di akomodasi selama 10 hari dan tes PCR harus dilakukan tiga kali selama periode 10 hari tersebut.

"Jika kita tidak secara signifikan mengurangi jumlah orang yang terinfeksi di sini, rebound akan terjadi dan nyawa mungkin hilang, tetapi pemerintah agak kuat mengimbau untuk melonggarkan pengekangan perilaku. Jika kita tidak mengambil tindakan terhadap corona, rebound infeksi tidak dapat dihindari, dan kami akan mendesak peninjauan tanggapan," ujarnya.

Yukio Edano (57), perwakilan Partai Demokrat Konstitusional, mengatakan kepada wartawan, "Ada banyak orang yang ingin mendapatkan vaksin tetapi gelisah karena tidak dapat melakukan reservasi, tetapi Taro Kono (Menteri vaksinasi) belum memberikan penjelasan yang konkret."

"Sebagai menteri penanggung jawab vaksin, saya ingin Anda menjawab situasi ini. Bukankah tindakan corona diprioritaskan daripada pemilihan presiden?" kata Edano.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.

Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved