Breaking News:

Tetsuo Suzuki: Manajemen Krisis Jepang Payah Sekali

Manajemen Krisis (MK) pemerintah Jepang payah sekali. Berulang kali tiap tahun bencana alam, tetap saja saja tak bisa menekan kematian para korban

Richard Susilo
Tetsuo Suzuki (63) kelahiran Fukuoka, wartawan Jepang yang sudah 40 tahun terus-menerus bergelut meliput di dalam politik Nagatacho Tokyo. Lulusan jurusan hukum Universitas Waseda. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO -   Manajemen Krisis (MK) pemerintah Jepang payah sekali. Berulang kali tiap tahun bencana alam, tetap saja saja tak bisa menekan kematian para korban yang meninggal dunia.

Demikian ungkap Tetsuo Suzuki (63) kelahiran Fukuoka, lulusan jurusan hukum Universitas Waseda, wartawan Jepang yang sudah 40 tahun terus-menerus bergelut meliput di dalam politik Nagatacho Tokyo hari Rabu ini (15/9/2021).

"Lihat saja Pandemi pengalaman yang ada tampak pemerintah tidak kompeten menangani pandemi. Jepang punya bencana alam setiap tahun, terensial hujan, tetap saja banyak korban meninggal. Tidak mengerti sama sekali mengenai MK," tekan Suzuki.

Berharap dengan PM Jepang yang baru nantinya bisa mengambil perhatian tinggi kepada masalah MK.

"Masalah Global warming  cukup berdampak besar kepada Jepang. Terential rain setiap tahun perubahan cuaca tetap saja membuat manusia di jepang banyak yang meninggal. Tak ada yang konstruktif dilakukan oleh pemerintah selama ini dalam mengantisipasi dan menangani krisis bencana alam tersebut."

Oleh karena itu Suzuki mengusulkan agar pemerintah mempromosikan pembentukan administrasi MK untuk tangani banyak bencana alam yang muncul.

"Volkano banyak di Jepang dan perlu menangani dengan manajemen yang baik. Jepang negara gempa tapi tak punya kementerian khusus yang menangani  gempa bumi."

Suzuki juga menunjuk Badan meteorologi Jepang yang sering melakukan ramalan cuaca.

"Badan tersebut memprediksi hujan deras, taifun dan sebagainya. Awalnya di kementerian pendidika dan kebudayaan karena dianggap bersifat mendidik dari para akademisi, makanya perlu ditangani kemendikbud."

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved