PROFIL Olaf Scholz, Calon Pengganti Angela Merkel sebagai Kanselir Jerman

Scholz, yang bersekutu dengan kanan-tengah akan kesulitan untuk mengkonsolidasikan dukungan di dalam partainya sendiri, yang terutama berpihak pada kiri-tengah.

Faktanya, pada 2019, ketika Scholz memperebutkan kepemimpinan SPD, dia dikalahkan oleh sepasang sayap kiri yang relatif tidak populer.

Ketika Scholz dinominasikan sebagai kandidat partai Agustus lalu, SPD tertinggal dalam jajak pendapat, dan banyak yang memandangnya sebagai kambing hitam atas prediksi kapitulasi SPD.

Namun, Scholz terbukti menjadi kandidat yang cakap.

Ia memanfaatkan keinginan pemilih Jerman untuk stabilitas dan politik gaya pekerja.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah pasca-perang Jerman, kanselir petahana tidak mencalonkan diri untuk dipilih kembali.

Scholz melihat ini sebagai peluang untuk memposisikan dirinya sebagai penerus Merkel, meski berasal dari partai politik yang berbeda.

Dalam sebuah wawancara dengan Washington Post, Frank Stauss, seorang konsultan komunikasi politik yang pernah bekerja dengan SPD di masa lalu, menyatakan Scholz bukan hanya "klon Merkel."

Stauss menekankan Scholz memiliki cukup banyak kesamaan dengan Merkel untuk menarik pemilih yang mencari banyak kesamaan.

Strategi Scholz untuk meniru gaya kepemimpinan Merkel, meski efektif, juga menuai banyak kritik.

Menurut Markus Söder, pemimpin CSU, Scholz bersalah atas "perburuan warisan".

Berbicara kepada surat kabar Bild baru-baru ini, Söder menyebut Scholz meniru gerakan tangan khas Merkel di sampul majalah.

Ia menyiratkan bahwa meniru Merkel saja tidak akan menjamin dia berada di tingkat kesuksesan politik yang sama seperti Merkel.

Scholz menjalankan kampanye yang rapi berdasarkan janji upah minimum yang lebih tinggi, pensiun yang stabil, perumahan yang lebih terjangkau, dan ekonomi netral karbon.

Berbicara pada hari Senin, Scholz mengatakan bahwa membentuk Uni Eropa yang lebih kuat dan lebih berdaulat disertai bekerja untuk meningkatkan hubungan baik antara Jerman dan AS, akan menjadi tujuan utama kebijakan luar negerinya.