Breaking News:

Jepang Revisi Undang-undang Strategi Keamanan Nasional

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengumumkan revisi kebijakan dasar luar negeri dan kebijakan pertahanan, Strategi Keamanan Nasional.

Editor: Dewi Agustina
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
PM Jepang ke-100, Fumio Kishida. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengumumkan revisi kebijakan dasar luar negeri dan kebijakan pertahanan, "Strategi Keamanan Nasional (NSS)".

NSS yang ada saat ini disetujui oleh Kabinet Shinzo Abe untuk pertama kalinya pada tahun 2013, tetapi ini akan menjadi yang pertama kali jika direvisi.

Pada saat yang sama, ia menyatakan niatnya untuk merevisi Pedoman Program Bela Negara dan Program Pertahanan Jangka Menengah (Medium-Term Defense).

"NSS yang direvisi diharapkan menggabungkan gagasan untuk menekankan keamanan ekonomi, dan juga akan fokus pada kemampuan untuk menyerang pangkalan musuh," ungkap sumber politisi Jepang kepada Tribunnews.com, Jumat (8/10/2021).

Lebih dari tujuh tahun telah berlalu sejak perumusan NSS, dan lingkungan keamanan di sekitar Jepang telah berubah secara drastis karena meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dan China, sehingga diputuskan bahwa revisi diperlukan.

Pidato tersebut dikoordinasikan untuk secara kuat mempromosikan "Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka" berdasarkan aliansi Jepang-AS dan untuk sangat menuntut China untuk bertindak secara bertanggung jawab.

Baca juga: 120 Warga Jepang Tak Bisa Pulang ke Rumah Gara-gara Gempa, Pemda Sediakan Hotel Sementara

Menempatkan isu penculikan orang Jepang oleh Korea Utara sebagai isu yang paling penting, Perdana Menteri sendiri, berdasarkan kebijakan pemerintahan Shinzo Abe dan Yoshihide Suga, langsung dengan Sekretaris Jenderal Kim Jong Un ingin bertemu muka.

"Berkenaan dengan amandemen konstitusi, setelah berlakunya revisi Undang-Undang Pemungutan Suara Nasional, yang mengatur prosedur amandemen konstitusi, pada bulan Juni 2021, kami berharap dapat memperdalam diskusi di Diet dan membangkitkan debat publik."

Sehubungan dengan "kapitalisme baru" yang diadvokasi perdana menteri dalam kebijakannya, pemotongan pajak untuk perusahaan yang telah menaikkan gaji karyawan akan diperkuat secara drastis.

"Selanjutnya, kami akan secara drastis meninjau harga publik untuk meningkatkan pendapatan perawat dan pengasuh. Kami juga akan mempromosikan dukungan untuk rumah tangga yang mengasuh anak, seperti memperluas pengasuhan setelah sekolah," ungkapnya.

Untuk mewujudkan serangkaian kebijakan, kepercayaan masyarakat terhadap politik sangat diperlukan, dan sikap politik yang memperoleh kepercayaan dan simpati melalui pertemuan bersama dan sejenisnya akan segera ditetapkan.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved