Pasukan Militer Berkumpul di Utara Myanmar, PBB Khawatir Junta Siapkan Taktik Serangan Genosida

TRIBUNNEWS.COM - Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, mempresentasikan temuan laporan hak asasi manusia tahunan Myanmar kepada Majelis Umum, Jumat (22/10/2021).

Andrews mengatakan, dia telah menerima informasi bahwa puluhan ribu pasukan militer dan senjata berat sedang dipindahkan ke daerah bergolak di bagian utara dan barat laut Myanmar.

Temuan itu menunjukkan bahwa pemerintah militer atau junta tampaknya telah mempersiapkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Taktik tersebut mengingatkan pada taktik yang digunakan militer sebelum serangan genosida pada 2016 dan 2017.

"Taktik ini mengingatkan kita pada taktik yang digunakan oleh militer sebelum serangan genosida terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine pada 2016 dan 2017," kata Andrews dikutip dari Channel News Asia.

Baca juga: Junta Myanmar Bebaskan Ratusan Tahanan Politik, PBB: Pembebasan Bukan karena Perubahan Hati

Diketahui, sekitar 740.000 orang Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine Myanmar pada 2017.

Mereka melarikan diri setelah pasukan keamanan melancarkan tindakan keras yang menurut PBB seperti genosida.

Lebih lanjut, Andrews berharap perkiraannya salah.

Meski demikian, dia ingin PBB tetap bersiap untuk kekejaman massal yang lebih banyak lagi oleh militer.

"Kita semua harus siap, karena orang-orang di bagian Myanmar ini siap, untuk kejahatan kekejaman massal yang lebih banyak lagi. Saya sangat berharap bahwa saya salah," kata Andrews.

Baca juga: Ketegasan Brunei Buahkan Hasil, Junta Myanmar Cari Upaya Kompromi

Andrews mendesak negara-negara untuk menolak junta dengan cara tidak memberikan bantuan berupa uang, senjata, dan legitimasi yang diinginkan.

Menurutnya, tindakan seperti yang dilakukan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah berhasil menekan junta.

Sebelumnya pada Jumat (15/10/2021), ASEAN memberikan penghinaan besar kepada rezim militer, dengan tidak mengundang kepala junta ke KTT yang akan diadakan pada 26-28 Oktober.

"Pengumuman ASEAN bahwa junta tidak akan diterima pada pertemuan puncaknya yang akan datang menyerang di hati," kata Andrews.

Setelah 'dikucilkan' dari KTT, kepala Junta, Min Aung Hlaing, mengumumkan pembebasan lebih dari 5.000 orang yang dipenjara karena memprotes kudeta.