KTT ASEAN 2023
Junta Myanmar Tak Diundang ke KTT ASEAN, Joe Biden Pimpin Delegasi Amerika Serikat
Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dimulai Selasa (26/10/2021) tanpa mengikutkan junta militer Myanmar, dan Joe Biden memimpin delegasi Amerika Serikat
Editor:
hasanah samhudi
TRIBUNNEWS.COM, BANDAR SERI BEGAWAN - Para pemimpin negara Asia Tenggara memulai konferensi tingkat tinggi (KTT) tahunan pada Selasa (26/10/2021), tanpa pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing.
Sementara Presiden AS Joe Biden akan menghadiri pertemuan bersama secara virtual pada KTT 10 anggota Perhimpunan Negara Asia Tenggara (ASEAN).
Tuan rumah KTT Brunei mengatakan asosiasi ini akan mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar tetapi belum ada konfirmasi siapa orangnya.
Kementerian luar negeri Myanmar pada Senin (25/10/2021) malam mengatakan pihaknya hanya akan menyetujui kepala negara atau perwakilan menteri.
Ini sepertinya secara tidak langsung merujuk pada kursinya akan kosong di KTT.
Baca juga: Setelah Ditekan ASEAN, Myanmar Bebaskan Ratusan Tahanan Politik
Baca juga: Tak Diundang KTT Asean, Junta Myanmar Tuduh Ada Campur Tangan AS dan UE atas Pengucilan Itu
Menteri luar negeri ASEAN pada 15 Oktober memutuskan untuk mengesampingkan Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi.
Para menteri ASEAN mengutip kegagalan pemimpin junta untuk menerapkan rencana perdamaian ASEAN.
Di antaranya mengakhiri permusuhan, memulai dialog, memungkinkan dukungan kemanusiaan, dan memberikan akses penuh utusan khusus di negara itu.
Kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik menyebutkan bahwa militer Myanmar telah membunuh lebih dari 1.000 orang dan menangkap ribuan orang lainnya sejak melancarkan kudeta 1 Februari.
Saat pengambilalihan kekuasaan dan menahan Aung San Suu Kyi, pemimpin militer telah menahan sebagian besar sekutu Aung San, dan mengakhir satu dekade pemerintahan demokrasi di Myanmar.
Baca juga: Militer Myanmar Tak Akan Izinkan Utusan Khusus ASEAN Bertemu Aung San Suu Kyi
Baca juga: Oposisi Myanmar Sambut Baik Junta Militer Tidak Diundang KTT ASEAN
Junta Myanmar merilis sebuah pernyataan pada Senin (25/10/2021) malam yang mengatakan telah memberi tahu Ketua ASEAN tahun ini Brunei bahwa mereka hanya dapat "menerima partisipasi Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau perwakilan tingkat Menterinya" di KTT.
Junta menambahkan Myanmar akan mengejar proses hukum berdasarkan Piagam ASEAN untuk menyelesaikan perselisihan tentang partisipasi di KTT ASEAN.
Dalam agenda hari pembukaan Selasa ini adalah tiga pertemuan terpisah antara para pemimpin ASEAN dan perwakilan dari Amerika Serikat, Cina, dan Korea Selatan.
Kedutaan Besar AS di Brunei menyebutkan bahwa Presiden AS Joe Biden akan memimpin delegasi AS untuk KTT ASEAN-Amerika Serikat.
Kelompok ASEAN Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Baca juga: Utusan Khusus ASEAN Terkendala Respon Junta Militer, Sulit Bertemu Semua Pihak di Myanmar
Baca juga: Pasukan Militer Berkumpul di Utara Myanmar, PBB Khawatir Junta Siapkan Taktik Serangan Genosida
Utusan PBB
Pada bagian lain, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengumumkan pada Senin (25/10/2021) bahwa ia telah menunjuk sosiolog Singapura, Noeleen Heyzer, sebagai utusan khusus baru untuk Myanmar.
Dia akan menggantikan Christine Schraner Burgener dari Swiss.
Heyzer (73) telah memegang berbagai posisi senior di PBB, khususnya antara 2007 dan 2014 sebagai kepala komisi ekonomi dan sosial untuk Asia dan Pasifik.
Antara 2013 dan 2015, ia menjabat sebagai penasihat khusus untuk Timor Leste.
Baca juga: Menlu Retno: Tak Undang Junta Myanmar di KTT ASEAN Keputusan yang Tepat
Baca juga: Pesawat Bantuan Kemanusian RI untuk rakyat Myanmar Telah Tiba di Yangon
Sebagai bagian dari tugasnya di Komisi Ekonomi dan Sosial, Heyzer bekerja erat dengan ASEAN, serta dengan otoritas Myanmar dalam pengembangan dan pengurangan kemiskinan.
Sejak kudeta 1 Februari, PBB dan ASEAN tidak berhasil mendesak junta militer Myanmar untuk meluncurkan kembali dialog politik dan membebaskan pejabat sipil yang ditangkap selama kudeta.
Baik Burgener, yang meninggalkan tugasnya di PBB setelah tiga setengah tahun memasuki pemerintahan Swiss, maupun wakil menteri luar negeri Brunei Erywan Yusof - yang ditunjuk sebagai utusan ASEAN pada Agustus - tidak dapat pergi ke Myanmar, di mana mereka berharap untuk bertemu dengan warga sipil seperti mantan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi. (Tribunnews.com/CNA/Hasanah Samhudi)