Biden Melarang Pejabat Nikaragua dan Keluarganya Memasuki Amerika Serikat

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Presiden Joe Biden (16/11/2021) melarang pejabat pemerintah Nikaragua memasuki Amerika Serikat.

Dekrit presiden ini dikeluarkan sebagai tanggapan atas pemilihan yang dikecam Washington sebagai kecurangan yang mendukung Presiden Nikaragua Daniel Ortega.

Larangan perjalanan Biden berlaku untuk semua pejabat terpilih Nikaragua, tampaknya termasuk Ortega dan istrinya, Wakil Presiden Rosario Murillo, selain anggota pasukan keamanan, hakim, walikota, dan lainnya yang dianggap merusak demokrasi di negara Amerika Tengah itu.

"Tindakan represif dan kasar dari pemerintah Ortega dan mereka yang mendukungnya memaksa Amerika Serikat untuk bertindak," kata Biden dalam dekrit tersebut.

Perintah Biden ini dikeluarkan hanya sehari setelah Amerika Serikat, Inggris dan Kanada memberlakukan sanksi terhadap sejumlah pejabat Nikaragua. Ini tanggapan bersama terhadap pemilihan 7 November yang oleh banyak negara disebut palsu.

Baca juga: Dikecam Karena Tindas Oposisi, Nikaragua Tarik Dubes dari 4 Negara di Kawasan

Baca juga: Penghargaan Presiden Nikaragua untuk Dubes RI di Panama Budhy Santoso

Mereka mengambil tindakan setelah Ortega terpilih kembali untuk masa jabatan keempat berturut-turut setelah memenjarakan saingan politik dan menindak media kritis.

Ortega, mantan pemimpin gerilya Marxis, mencemooh kritikus AS-nya sebagai imperialis Yankee.

Ortega menuduh mereka mencoba merusak proses pemilihan Nikaragua.

Kuba, Venezuela dan Rusia telah menawarkan Ortega dukungan mereka.

Sanksi sebelumnya, pembekuan aset, dan larangan perjalanan terhadap pejabat Nikaragua tertentu yang diberlakukan oleh Biden dan pendahulunya, Donald Trump, telah gagal menghalangi Ortega.

Baca juga: Bertemu Secara Virtual, Presiden China Xi Jinping Sebut Presiden AS Joe Biden Sebagai Teman Lama

Baca juga: Tanpa Masker, Biden Batuk Ditutup Telapak Tangannya Lalu Berjabat Tangan

Dan kini, banyak analis skeptis apakah tindakan baru akan berdampak banyak.

Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) mengadopsi resolusi pada hari Jumat (12/11/2021) yang mengatakan pemilihan Nikaragua tidak memiliki legitimasi demokratis.

Dua puluh lima negara memberikan suara mendukung dan tujuh abstain, termasuk Meksiko, Honduras dan Bolivia.

Dalam proklamasinya, Biden mengatakan dia telah menentukan kepentingan AS untuk melarang masuknya semua orang yang merumuskan, menerapkan atau mengambil manfaat dari kebijakan atau tindakan yang merusak atau melukai institusi demokrasi atau menghalangi kembalinya demokrasi di Nikaragua.

Perintah Biden ini juga melarang anggota keluarga para pejabat Nikaragua itu memasuki Amerika Serikat.

Baca juga: AS Ralat Klaim Presiden Biden Akan Lindungi Taiwan

Baca juga: Joe Biden Kecam Upaya Pembunuhan Perdana Menteri Irak Al-Kadhimi

Dekrit Biden ini mengutip pihak keamanan yang mengatakan para pejabat Nikaragua itu melecehkan orang untuk memajukan agenda otoriter pemerintah Ortega.

Juga disebutkan, pejabat kota mengarahkan kekerasan terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi.

Pihak keamanan juga menuduh pengadilan membantu dan bersekongkol dengan penangkapan bermotif politik.

Para pejabat AS telah menjelaskan bahwa sanksi lebih lanjut sedang dikerjakan.

Disebutkan, pemerintah bermaksud untuk menggunakan ketentuan lain dalam undang-undang yang ditandatangani presiden minggu lalu untuk lebih meningkatkan tekanan pada Ortega.

Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi kepada Pengembang Spyware Pegasus

Misalnya, Brian Nichols, asisten sekretaris negara untuk Urusan Belahan Barat, mengatakan kepada subkomite DPR pada hari Selasa bahwa pemerintah akan berusaha untuk mencegah Nikaragua memperoleh dana dari lembaga keuangan internasional di mana Washington memiliki suara.

Apa yang disebut RENACER Act juga mengharuskan pemerintah AS melaporkan dugaan korupsi oleh keluarga Ortega dan menyerukan peninjauan kembali partisipasi Nikaragua dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Tengah, yang memberikan perlakuan istimewa untuk ekspor ke Amerika Serikat. (Tribunnews.com/CNA/Hasanah Samhudi)