Rekam Jejak Milisi Houthi yang Dikabarkan Sandera ABK WNI asal Makassar di Kapal Berbendera UEA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seorang warga Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kargo berbendera UEA diduga menjadi korban penyanderaan milisi Houthi di Yaman.

"Iya betul, ada awak kapal ABK Indonesia yang ikut disandera di kapal kargo tersebut,"ungkap pendiri Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa SSiT., M. Mar. saat dikonfirmasi Tribunnews, Senin (10/1/2022) pagi.

Berdasar tayangan Youtube di saluran Radarekspres, Sabtu (8/01/2022), disebutkan, ABK Indonesia yang ikut tersandera di kapal tersebut merupakan warga Makassar. 

Istri ABK tersebut, Sri Rahayu, mengungkapkan harapannya kepada pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo untuk dapat membantu pembebasan suaminya.

Baca juga: Militan Houthi Yaman Sita Kapal UEA, Diduga Bawa Persediaan Militer

Dalam tayangan tersebut pihak humas Serikat Pelaut Sulawesi Selatan juga meminta perhatian serius pemerintah.

Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa SSiT., M. Mar. mengungkapkan keprihatinan dengan peristiwa yang menimpa pelaut Indonesia tersebut.

Baca juga: Koalisi Pimpinan Saudi Serang Kamp Militan Houthi di Ibu Kota Sanaa

Karena itu dia menyerukan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk membantu pembebasan awak kapal Indonesia tersebut.

"Saya mendesak agar pihak-pihak yang memiliki otoritas agar bisa membuka jalur diplomasi yang dibutuhkan, agar bisa menyelamatkan warga Indonesia yang disandera," ujarnya.

"Saya sangat mendukung langkah yang diambil oleh Serikat Pelaut Sulawesi Selatan (SPSS) yang telah berusaha menghubungi pihak KBRI di negara UEA.

Baca juga: Pasukan Saudi Cegat dan Hancurkan Drone Bunuh Diri Houthi Yaman

"Langkah SPSS memberi angin segar bagi kepedulian untuk para pelaut dan keluarga tentunya, " kata Capt. Hakeng di Jakarta, Senin (10/01/2022).

Capt. Hakeng menekankan, negara melindungi warga negaranya yang berada  di luar negeri termasuk terkait dengan tindak pelanggaran keadilan internasional ataupun peristiwa kejahatan yang menimpa warga negara.

Begitu juga dengan tanggung jawab Negara yang melindungi warga negara asing di negara Indonesia. 

"Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kemenaker, Kepolisian, TNI AL, Persatuan Pelaut Nasional dan Internasional dapat berkoordinasi dengan pihak keamanan di sana," ujar Capt.Hakeng.

Siapa sebenarnya Milisi Houthi?

Dikutip dari sejumlah sumber, Houthi, secara resmi bernama Anshar Allah (anṣār allāh أنصار الله "Penolong Allah"), adalah gerakan Islam politik-bersenjata yang muncul dari Sa'dah di Yaman utara pada 1990-an.

Di bawah kepemimpinan Husain Badruddin al-Houthi, kelompok itu muncul sebagai oposisi terhadap mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh, yang mereka tuduh korupsi keuangan besar-besaran dan dikritik karena didukung oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat.

Menolak perintah Saleh untuk penangkapannya, Husein terbunuh di Sa'dah pada tahun 2004 bersama dengan sejumlah pengawalnya oleh tentara Yaman, yang memicu Pemberontakan Houthi di Yaman.

Sejak itu, kecuali untuk periode intervensi singkat, gerakan ini dipimpin oleh saudaranya Abdul-Malik al-Houthi.

Gerakan Houthi menarik pengikut Syiah Zaidi-nya di Yaman dengan mempromosikan isu-isu politik agama regional di medianya, termasuk konspirasi AS-Israel dan "kolusi" Arab.

Pada tahun 2003, slogan Houthi "Allah Mahabesar, kematian bagi AS, kematian bagi Israel, kutukan orang Yahudi, dan kemenangan bagi Islam", menjadi slogan kelompok itu.

Sasaran-sasaran gerakan ini termasuk memerangi keterbelakangan ekonomi dan marginalisasi politik di Yaman sambil mencari otonomi yang lebih besar untuk wilayah mayoritas Houthi di negara itu.

Mereka juga mengklaim mendukung republik non-sektarian yang lebih demokratis di Yaman.

Kaum Houthi telah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai inti dari program politik mereka.

Houthi mengambil bagian dalam Revolusi Yaman 2011 dengan berpartisipasi dalam protes jalanan dan dengan berkoordinasi dengan kelompok-kelompok oposisi lainnya.

Mereka bergabung dengan Konferensi Dialog Nasional di Yaman sebagai bagian dari inisiatif Dewan Kerjasama Teluk (GCC) untuk menengahi perdamaian setelah kerusuhan.

Namun, Houthi kemudian akan menolak ketentuan kesepakatan GCC November 2011 yang menetapkan pembentukan enam wilayah federal di Yaman, mengklaim bahwa kesepakatan itu tidak secara mendasar mereformasi tata kelola dan bahwa federasi yang diusulkan "membagi Yaman menjadi wilayah miskin dan kaya".

Houthi juga khawatir kesepakatan itu merupakan upaya terang-terangan untuk melemahkan mereka dengan membagi wilayah-wilayah di bawah kendali mereka di antara wilayah-wilayah yang terpisah.

Pada akhir 2014, Houthi memperbaiki hubungan mereka dengan mantan presiden Ali Abdullah Saleh, dan dengan bantuannya, mereka mengambil alih ibukota dan sebagian besar wilayah utara.

Pada 2014—2015, Houthi mengambil alih pemerintahan di Sana'a dengan bantuan mantan presiden Ali Abdullah Saleh, dan mengumumkan jatuhnya pemerintahan Abd Rabbuh Mansur Hadi saat ini.

Houthi telah menguasai sebagian besar wilayah utara wilayah Yaman dan sejak 2015 telah menentang intervensi militer yang dipimpin Saudi di Yaman yang mengklaim berusaha untuk mengembalikan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional ke kekuasaan.

Saudi gelar operasi militer

Akhir tahun lalu, Koalisi pimpinan Saudi menyerang sebuah kamp militan Houthi di ibu kota Sanaa.

Koalisi, yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional melawan Houthi dalam perang saudara, mengatakan mereka menghancurkan gudang senjata di ibu kota yang dikuasai pemberontak, menurut Saudi Press Agency (SPA).

"Operasi di Sanaa merupakan tanggapan langsung terhadap upaya untuk mentransfer senjata dari kamp Al-Tashrifat di Sanaa," terang pernyataan pada Minggu (26/12/2021).

Baca juga: Pasukan Saudi Cegat dan Hancurkan Drone Bunuh Diri Houthi Yaman

Baca juga: PBB Jatuhkan Sanksi kepada 3 Militan Houthi atas Serangan Marib dan Arab Saudi

Melansir Al Jazeera, Yaman telah dilanda perang saudara sejak 2014.

Puluhan ribu orang telah tewas akibat perang.

PBB menggambarkan kondisi di kawasan itu sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Arab Saudi telah lama menuduh Iran memasok senjata canggih kepada Houthi dan perwakilan Hizbullahnya melatih para militan, tuduhan yang dibantah Teheran.

Baca juga: AS Jual Rudal US$ 650 Juta ke Arab Saudi, Upaya Mencegat Serangan Udara Houthi

Pada Sabtu (25/12/2021), koalisi meluncurkan operasi militer "skala besar" terhadap Houthi setelah rudal yang ditembakkan oleh pemberontak menewaskan dua orang di kerajaan itu, kematian pertama dalam tiga tahun.

Serangan udara pada Sabtu itu menewaskan tiga warga sipil, termasuk seorang anak dan seorang wanita, kata petugas medis Yaman kepada kantor berita AFP.

Rudal, drone ditembakkan ke Arab Saudi

Koalisi telah mengintensifkan serangan udara di Sanaa, menargetkan bandara awal pekan ini.

Baca juga: Profesor di Yaman Ditembak Mati saat Berjalan, Sempat Kritik Kelompok Houthi di Medsos

Operasinya sebagian besar telah dihentikan karena blokade yang dipimpin Saudi sejak Agustus 2016, dengan pengecualian untuk penerbangan bantuan.

Kelompok bersenjata itu sering meluncurkan rudal dan pesawat tak berawak ke Arab Saudi, yang ditujukan ke bandara dan infrastruktur minyaknya.

Koalisi yang dipimpin Saudi mengatakan pada hari Minggu bahwa kelompok Houthi telah menembakkan 430 rudal balistik dan 851 drone bersenjata ke Arab Saudi sejak perang dimulai pada 2015, menewaskan 59 warga sipil Saudi.

Juru bicara aliansi Saudi, Jenderal Turki al-Malki, mengatakan gerakan itu telah menggunakan bandara Sanaa sebagai pangkalan untuk melancarkan serangan ke kerajaan.