Ustaz Abdul Somad Dideportasi Singapura
Netizen Pendukung UAS Geruduk Akun Medsos Pejabat hingga Instansi Pemerintah Singapura
Akun media sosial sejumlah tokoh politik dan instansi pemerintah Singapura dipenuhi komentar pendukung Ustaz Abdul Somad (UAS).
Penulis:
Rica Agustina
Editor:
Inza Maliana
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Akun media sosial sejumlah tokoh politik dan instansi pemerintah Singapura dipenuhi komentar pendukung Ustaz Abdul Somad (UAS).
Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi (MCI), Rabu (18/5/2022).
Diduga hal itu merupakan buntut dari penolakan kedatangan UAS ke wilayah Singapura pada Senin (16/5/2022).
Akun Instagram Presiden Halimah Yacob, Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Menteri Senior Teo Chee Hean, dan Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan termasuk di antara tokoh politik yang menjadi sasaran pendukung UAS.
Akun Instagram dari Immigration and Checkpoints Authority dan Singapore Tourism Board juga di-spam.
Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di unggahan terkahir Presiden Halimah Yacob pada Selasa (17/5/2022) terdapat 169 komentar.
Sejumlah pengguna Instagram terlihat berkomentar dengan menggunakan bahasa Indonesia.
Beberapa pengguna menuliskan "boneka" dan ada satu pengguna mengatakan "ustadz ga boleh masuk, tapi koruptor boleh tinggal di sana?"
Kemudian, ada pengguna yang mengatakan bahwa banyak komentar telah dihapus.
"Kayaknya banyak komen yang dihapus," kata pengguna @dhanisuheri.
Sementara itu, juru bicara MCI mengatakan, ada seruan untuk serangan siber terhadap akun media sosial Pemerintah Singapura di grup obrolan publik Indonesia.
Baca juga: Respons PA 212 Sikapi Ditolaknya Ustaz Abdul Somad Masuk Singapura: Mirip-mirip Kasus Habib Rizieq
Baca juga: Tak Hanya Singapura, 4 Negara Ini Juga Pernah Tolak Ustaz Abdul Somad Masuk, Apa Alasannya?
Setidaknya dua perusahaan manajemen acara telah merusak situs web mereka.
"Selain itu, dua perusahaan manajemen acara telah merusak situs web mereka," kata juru bicara itu seperti dikutip Channel News Asia, kantor berita yang berbasis di Singapura.
"Sejak itu situs web telah dipulihkan dan SingCERT akan menghubungi perusahaan untuk memberikan bantuan kami," tambahnya.
Juru bicara itu kemudian mengimbau organisasi pemerintah untuk mengambil langkah aktif memperkuat keamanan siber mereka dan menikatkan kewaspadaan.
