Presiden AS Joe Biden Bertemu Pangeran MBS Bahas Pembunuhan Jamal Khasoggi

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengangkat isu pembunuhan jurnalis Saudi, Jamal Khasoggi di puncak pertemuan dengan pejabat senior Arab Saudi, termasuk dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS).

Pertemuan Biden dan MBS berlangsung di Istana Al-Salam, kota pelabuhan Laut Merah, Jeddah pada Jumat (15/7/2022).

Dilansir Al Jazeera, Biden menuturkan kepada wartawan bahwa dia juga membahas soal hak asasi manusia dan reformasi politik selama pembicaraan tersebut.

"Seperti yang selalu saya lakukan, saya menjelaskan bahwa topik (hak asasi manusia) sangat penting bagi saya dan Amerika Serikat," ungkap Biden, dikutip Reuters.

“Sehubungan dengan pembunuhan Khashoggi, saya mengangkatnya di puncak pertemuan, memperjelas apa yang saya pikirkan saat itu, dan ketika saya memikirkannya sekarang.”

Dia menambahkan bahwa seorang presiden AS tidak bisa acuh dalam masalah hak asasi manusia.

Baca juga: Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Yair Lapid Tandatangani Deklarasi Anti-Iran

Biden membeberkan dia langsung membahas kasus Khasoggi dengan MBS.

"Saya katakan dengan sangat lugas, bagi seorang Presiden Amerika untuk diam tentang masalah hak asasi manusia, tidak konsisten dengan siapa kita dan siapa saya,” katanya.

Dikutip Times of Israel, setelah menjabat tahun lalu, pemerintahan Biden merilis temuan intelijen AS bahwa putra mahkota Saudi “menyetujui” operasi yang menargetkan Khashoggi.

Namun, pejabat Saudi menyangkal keterlibatan sang pangeran.

Pertemuan Biden dengan MBS menuai kritik sehari sebelum agenda itu berlangsung.

“Ini memproyeksikan tingkat keintiman dan kenyamanan yang memberikan kepada MBS penebusan tidak beralasan yang telah dia cari mati-matian,” kata Fred Ryan, penerbit surat kabar Washington Post tempat Khashoggi bekerja pada saat kematiannya.

Baca juga: Kunjungi Israel, Biden akan Teken Perjanjian Bersama Melawan Persenjataan Nuklir Iran

Kekhawatiran energi

Perjalanan Biden ke Arab Saudi dilakukan di tengah upaya untuk mengatur ulang hubungan Washington dengan Riyadh.

Dinas tersebut juga dijadwalkan ketika dunia bergulat dengan melonjaknya biaya energi terkait dengan perang di Ukraina.