Sabtu, 13 September 2025

Krisis Myanmar

PM Malaysia Sesalkan Kurangnya Tindakan PBB terhadap Krisis Myanmar

PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob nyatakan kekecewaannya kepada DK PBB atas tanggapannya terhadap krisis politik berkelanjutan di Myanmar.

AFP/ARIF KARTONO
(FILES) Dalam file foto yang diambil pada 19 Agustus 2021, mantan wakil perdana menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob meninggalkan markas partai United Malays National Organization (UMNO. - Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob telah menyatakan kekecewaannya kepada Dewan Keamanan PBB atas tanggapannya terhadap krisis politik yang berkelanjutan di Myanmar. 

Perdana menteri Malaysia menambahkan bahwa krisis telah memperburuk situasi bagi jutaan pengungsi dari Myanmar.

“Meskipun Malaysia bukan penandatangan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, Malaysia, atas dasar kemanusiaan, menerima hampir 200.000 pengungsi Rohingya,” katanya.

Aung San Suu Kyi dan tokoh-tokoh penting di kabinet dan partainya ditangkap oleh para pemimpin kudeta, dan sejak itu diadili atas berbagai tuduhan yang menurut para kritikus dibuat untuk menjauhkan mereka dari politik.

Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, mengatakan awal pekan ini bahwa kondisi 54 juta penduduk Myanmar telah berubah dari "buruk menjadi lebih buruk menjadi mengerikan" sebagai akibat dari perebutan kekuasaan oleh militer.

Baca juga: Militer Myanmar Tembaki Sekolah yang Diklaim Jadi Markas Pemberontak, 6 Anak Tewas dan 17 Terluka

Selebaran dari Pauk Township News yang diambil dan dirilis pada 16 Juni 2021 ini menunjukkan sisa-sisa rumah setelah dibakar di desa Kin Ma di Pauk Township, wilayah Magway. Junta Myanmar dan penduduk desa bertukar tuduhan 16 Juni setelah sebuah desa diratakan hampir seluruhnya rata dengan tanah di pusat negara yang dilanda kudeta.
Selebaran dari Pauk Township News yang diambil dan dirilis pada 16 Juni 2021 ini menunjukkan sisa-sisa rumah setelah dibakar di desa Kin Ma di Pauk Township, wilayah Magway. Junta Myanmar dan penduduk desa bertukar tuduhan 16 Juni setelah sebuah desa diratakan hampir seluruhnya rata dengan tanah di pusat negara yang dilanda kudeta. (HANDOUT / PAUK TOWNSHIP NEWS / AFP)

Tanggapan internasional terhadap krisis yang disebabkan oleh kudeta militer telah “gagal”, kata Andrews kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.

Andrews juga melaporkan bahwa militer Myanmar telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk kekerasan seksual, penyiksaan, kampanye yang disengaja terhadap warga sipil, dan pembunuhan.

Berita lain terkait dengan Krisis Myanmar

(Tribunnews.co/Andari Wulan Nugrahani)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan