Konflik Rusia Vs Ukraina

Korea Utara Bantah Telah Pasok Senjata ke Rusia

Melansir dari Al Jazeera, Pyongyang mengatakan pihaknya tidak pernah menjual senjata ke Rusia dan tidak memiliki rencana untuk melakukan hal tersebut.

Kolase Foto Tribunnews
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Korea Utara membantah klaim Amerika Serikat (AS) yang mengatakan Pyongyang secara diam-diam mengirimkan senjata ke Rusia untuk membantu pasukan Moskow berperang di Ukraina. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni
 
TRIBUNNEWS.COM, PYONGYANG - Korea Utara membantah klaim Amerika Serikat (AS) yang mengatakan Pyongyang secara diam-diam mengirimkan senjata ke Rusia untuk membantu pasukan Moskow berperang di Ukraina.

Melansir dari Al Jazeera, Pyongyang mengatakan pihaknya tidak pernah menjual senjata ke Rusia dan tidak memiliki rencana untuk melakukan hal tersebut.

Pernyataan itu dirilis hari ini, Selasa (8/11/2022), oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) setelah Juru Bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan pada pekan lalu, AS memiliki informasi yang mengindikasikan Korea Utara memasok Rusia dengan sejumlah senjata artileri.

Baca juga: Korea Utara Kecam Latihan Militer AS-Seoul, Pemerintah Kim Jong Un Janjikan Tanggapan Tanpa Ampun

Kirby mengatakan Korea Utara berusaha menyembunyikan pengiriman senjata dengan menyalurkannya melalui negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Washington mengaku sedang memantau untuk melihat apakah pengiriman senjata dari Korea Utara telah diterima.

Seorang pejabat Kementerian Pertahanan Korea Utara menyebut tindakan itu sebagai 'rumor' dan mengatakan Pyongyang tidak pernah memiliki 'urusan senjata' dengan Rusia dan tidak memiliki rencana untuk melakukannya di masa depan.

"Kami menganggap langkah AS seperti itu sebagai bagian dari upaya permusuhannya untuk menodai citra DPRK di arena internasional dengan menerapkan 'resolusi sanksi' ilegal dari (Dewan Keamanan PBB) terhadap Republik Rakyat Demokratis Korea (DPRK)," kata pejabat itu dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di KCNA.

Baca juga: Korea Utara: Uji Coba Rudal adalah Latihan Serang Korea Selatan dan AS Tanpa Ampun

Teguran itu datang di tengah meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea setelah Korea Utara melakukan serangkaian uji coba senjata pada pekan lalu, termasuk rudal balistik antarbenua (ICBM), saat AS dan Korea Selatan melakukan latihan angkatan udara terbesar mereka.

AS dan Korea Selatan telah memperingatkan bahwa Korea Utara dapat mempersiapkan uji coba nuklir pertamanya sejak 2017.

Kirby mengatakan AS percaya jumlah peluru yang dikirim Pyongyang cukup untuk membantu Rusia memperpanjang perang di Ukraina, tetapi tidak cukup untuk memberikan keuntungan bagi pasukan Ukraina yang mendapat pasokan senjata dari AS dan sekutu NATO.

Pada September, Korea Utara membantah klaim yang disebut dalam dokumen intelijen AS bahwa Pyongyang berencana menjual peluru artileri dan roket ke Moskow serta membantu Rusia mengisi kembali persediaan senjata yang habis.

Korea Utara adalah satu-satunya negara di dunia yang mengakui dua wilayah Ukraina yang memisahkan diri yaitu Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR).

Pyongyang juga menyatakan dukungan untuk pencaplokan yang dicanangkan Rusia atas bagian lain Ukraina.

Baca juga: Update Perang Rusia-Ukraina Hari ke-258: Zelensky Klaim Kyiv Dorong Mundur Pasukan Moskow

“Korea Utara jelas menggunakan perang Ukraina untuk mempererat hubungannya dengan Rusia,” kata Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) yang berbasis di AS, Victor Cha dari dalam sebuah pernyataan.

Kirby mengatakan pengiriman senjata itu adalah "tanda kekurangan dan kebutuhan senjata pertahanan Rusia" karena Moskow menghadapi sanksi internasional yang membatasi kemampuannya untuk mengisi kembali pasokan senjata militernya.

AS sedang memantau pengiriman senjata itu, dan intersepsi dapat menjadi opsi mengingat Rusia memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB dan dapat memblokir tindakan apa pun di sana, tambah Cha dai CSIS.

"Untuk menghindari pertengkaran militer, otoritas AS dapat berkoordinasi dengan negara-negara yang bersedia menahan kargo di bea cukai untuk mencegah mereka sampai ke medan perang," katanya.

  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved