PBB Keluarkan Iran dari Badan Hak-hak Perempuan atas Tindakan Keras Protes Anti-pemerintah

Sebelumnya, pada akhir November, dewan hak asasi manusia PBB memilih untuk menyelidiki potensi pelanggaran hak asasi manusia di Iran di tengah tindakan keras pemerintah.

Uni Eropa jatuhi sanksi terhadap pemimpin agama hingga pegawai media pemerintah

Sebelumnya diwartakan, Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE) memberlakukan sanksi baru pada pemimpin agama, pejabat senior, dan pegawai media pemerintah Iran atas tindakan keras terhadap protes antipemerintah dan memasok drone ke Rusia untuk digunakan di Ukraina.

Sedikitnya 20 orang dan satu entitas dijatuhi sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada Senin (12/12/2022).

Baca juga: UE Jatukan Sanksi terhadap 24 Orang Iran atas Penjualan Drone ke Rusia dan Pelanggaran HAM

Lalu, empat orang lain dan banyak entitas ditambahkan atas masalah drone.

Sanksi termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan ke Uni Eropa.

Dilansir Al Jazeera, Uni Eropa mengatakan Penyiaran Republik Islam Iran milik negara telah dibekukan asetnya.

Media tersebut dinilai digunakan sebagai "corong untuk tanggapan kekerasan terhadap demonstrasi baru-baru ini di Iran".

"Uni Eropa akan mengambil tindakan apa pun yang kami bisa untuk mendukung para wanita muda dan demonstrasi damai," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell.

"Uni Eropa mengutuk keras penggunaan kekuatan yang meluas, brutal, dan tidak proporsional oleh otoritas Iran terhadap pengunjuk rasa damai, termasuk wanita dan anak-anak yang menyebabkan hilangnya ratusan nyawa," jelas pernyataan Uni Eropa.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)