KPK geledah Kemensos, sita barang bukti dugaan korupsi beras bansos

Risma menjelaskan, sejak 2021 bansos tidak lagi diberikan dalam bentuk barang sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Bansos dalam bentuk uang atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) dianggap lebih mudah pengawasannya.

"Jadi nanti kalau ada 2020 ada bansos beras itu bukan dari Kemensos. Saya sudah nggak mau kalau bentuk barang," kata Risma.

Ia menambahkan bahwa bila ada program bansos beras pada 2021, itu bukan dilakukan oleh Kemensos.

• Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara, korban masak bantuan tak layak
• Karut marut data penerima bansos, orang yang sudah meninggal masih tercantum sebagai penerima bansos
• Bantuan subsidi upah 2022: 'Cemburu sosial' bagi puluhan juta pekerja informal

Boyamin Saiman dari Masyarakat Anti Korupsi mengatakan dugaan korupsi pengadaan beras ini adalah kasus yang berdiri sendiri, atau berbeda dengan korupsi bansos sembako yang melibatkan Juliari Batubara. Kendati ini terjadi ketika ia masih menjabat sebagai menteri sosial.

Boyamin menduga kasus ini melibatkan sebuah BUMN di bidang logistik, PT BGR, tempat M Kuncoro Wibowo pernah menjabat sebagai direktur utama.

Kata Boyamin, di tempat inilah kemungkinan terjadi persekongkolan yang menyebakan kerugian negara dalam kasus penyaluran beras.

“Jadi konstruksi ruginya adalah ketika ini, dua orang diduga bersekongkol, antara pembawa BUMN sebagai pemborong dan kemudian orang yang sebagai pihak subkontraktor bekerja sama.

Nah ketika bekerja sama harusnya kan yang keuntungan terbesar kan kepada pemilik pekerjaan yaitu pemborong. Tapi nyatanya tidak,” kata Boyamin.

Dalam rangkaian proses hukum dugaan korupsi penyaluran bansos ini, sejumlah pihak dari PT BGR pernah dimintai keterangan oleh KPK, seperti dikutip dari Kompas.

Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari M Kuncoro Wibowo atau pun tim kuasa hukumnya terkait dengan dugaan korupsi penyaluran beras untuk keluarga miskin.