Kudeta Gabon: Presiden Terpilih Ali Bongo Jadi Tahanan Rumah

Kecaman lain juga datang dari Uni Afrika, dengan mengatakan bahwa pengambilalihan kekuasaan secara paksa merupakan pelanggaran terhadap piagamnya. Pemerintah Jerman juga mengkritik kudeta ini, seraya menambahkan bahwa ada kekhawatiran yang sah atas pemilihan umum di negara itu.

"Bukan hak militer untuk mengintervensi proses politik dengan paksa. Masyarakat Gabon harus dapat secara otonom dan bebas menentukan masa depan mereka," kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Jerman.

Selain itu, Inggris juga turut prihatin terhadap pelaksanaan pemilu di Gabon baru-baru ini, seraya mengutuk kudeta militer tersebut sebagai tindakan yang "tidak konstitusional".

"Inggris mengutuk pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Gabon yang tidak konstitusional dan menyerukan pemulihan pemerintahan yang konstitusional. Kami sadar adanya keprihatinan yang muncul terkait proses pemilihan umum baru-baru ini, termasuk pembatasan kebebasan media," ungkap Kemlu Inggris dalam sebuah pernyataan.

Prancis, salah satu negara bekas penjajah Afrika Barat, juga mengatakan pada hari Rabu (30/08) bahwa pihaknya mencerna insiden kudeta di sana "dengan penuh perhatian". Seorang juru bicara pemerintah kemudian mengatakan bahwa Prancis mengutuk kudeta militer di Gabon.

Analis: Keluarga Bongo 'merongrongkan' demokrasi selama bertahun-tahun

Leonard Mbulle-Nziege, seorang ahli ekonomi politik dan mahasiswa doktoral di Universitas Cape Town, mengatakan kepada DW bahwa keluarga Bongo terus merongrongkan demokrasi selama lebih dari lima dekade berkuasa.

"Gabon adalah apa yang bisa disebut sebagai rezim otoriter pemilu," kata Mbulle-Nziege. "Meskipun pemilihan multi-partai dilakukan secara teratur, yaitu setiap tujuh tahun sekali, lembaga-lembaga demokrasi, supremasi hukum, semuanya telah ditumbangkan oleh kekuasaan keluarga Bongo."

Mbulle-Nziege juga mengatakan bahwa kegagalan untuk merespons secara signifikan terhadap kudeta militer di Afrika, yang baru-baru ini juga terjadi di Niger, membuktikan bahwa militer Gabon telah mampu mengambil keuntungan dari situasi itu.

Namun tidak seperti di Niger, "Rusia hanya memiliki pengaruh yang sangat kecil" di Gabon.

Sementara itu, Wartawan Gabon Jocksy Ondo Louemba menyebut pemilu Sabtu (26/08) lalu itu sebagai pemilu yang "tidak adil dan tidak masuk akal".

Dia mengatakan kepada DW bahwa keberhasilan kudeta militer ini bergantung pada ketidakpuasan yang mendalam di kalangan para militer. Louemba juga menambahkan bahwa menggulingkan rezim saat ini akan gagal, jika tidak mendapat dukungan luas.

Louemba juga menjelaskan bahwa mantan Presiden Omar Bongo telah "membeli lawan-lawan politik," putranya, Presiden Ali Bongo saat ini, untuk "menentang dialog," seraya menambahkan kepada DW bahwa, "dia (Presiden Omar Bongo) pikir, dia bisa mencapai segalanya dengan kekerasan dan kekuatan polisi."

kp/ha (AFP, Reuters)