Myanmar Batal Jadi Pemimpin ASEAN Berikutnya, Pukulan Keras Bagi Para Jenderal

Para pemimpin Asia Tenggara pada hari Selasa (05/09) memutuskan bahwa Myanmar tidak akan mengambil alih kepemimpinan bergilir blok regional ASEAN pada tahun 2026 mendatang.

Keputusan tersebut menjadi pukulan keras terhadap upaya para jenderal yang berkuasa untuk mendapatkan pengakuan internasional, setelah dengan kejam mengambil alih kekuasaan Myanmar pada tahun 2021.

Negara-negara Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS), juga telah mengutuk penggulingan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis, oleh para kudeta militer Myanmar pada tahun 2021.

AS menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi segera dari penahanan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, bersamaan dengan para pejabat lainnya.

Perlawanan terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh junta militer tersebut telah meningkat menjadi apa yang digambarkan oleh beberapa pakar PBB sebagai perang saudara.

Filipina siap ambil alih kepemimpinan ASEAN

Dalam KTT ASEAN, Selasa (05/09) yang diselenggarakan oleh Indonesia, Filipina setuju untuk mengambil alih kepemimpinan ASEAN pada tahun 2026 mendatang.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan dalam sebuah pernyataan, mengutip apa yang dia katakan kepada sesama pemimpin blok regional tersebut dalam pertemuan tertutup bahwa, "dengan senang hati saya mengumumkan, Filipina siap untuk memimpin dan mengetuai ASEAN pada tahun 2026.”

Pernyataan resmi ASEAN yang dikeluarkan pada Selasa (05/09) malam juga telah mengonfirmasi keputusan untuk menyerahkan kepemimpinan bergilir kepada Filipina dan menegaskan komitmen ASEAN pada rencana lima poin, untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas di Myanmar.

Marcos tidak menjelaskan mengapa Myanmar kehilangan haknya untuk memimpin ASEAN, namun dua diplomat ASEAN yang tidak ingin disebutkan Namanya mengatakan kepada AP bahwa hal tersebut berkaitan dengan perselisihan sipil yang terus bergejolak di negara tersebut.

ASEAN khawatiran bahwa hubungan antar blok regional tersebut dengan AS dan Uni Eropa, dapat terganggu karena pemerintahan yang dipimpin junta militer di Myanmar saat ini tidak diakui blok barat.

Rencana lima poin ASEAN

Pernyataan para pemimpin ASEAN tentang Myanmar juga telah menekankan keinginan blok regional itu untuk bekerja sama dengan para jenderal agar segera mengakhiri krisis di negara itu, terutama dalam konteks rencana lima poin yang diterima Myanmar pada tahun 2021, yang sebagian besar gagal dilaksanakan.

Para pemimpin di negara ASEAN juga mendesak "Angkatan Bersenjata Myanmar khususnya, dan semua pihak berkepentingan yang terkait di Myanmar untuk meredakan tindak kekerasan, serta menghentikan serangan yang ditargetkan terhadap warga sipil, rumah, dan fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, pasar, gereja, dan wihara."

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Myanmar menolak pernyataan ASEAN tersebut sebagai pernyataan yang bias dan sepihak, serta mengeluhkan bahwa Myanmar tidak diwakili dalam pertemuan tersebut, dan mengklaim hal itu sebagai pelanggaran terhadap piagam ASEAN.

"Meskipun Ketua ASEAN telah berkonsultasi dengan Myanmar mengenai rancangan dokumen tersebut, pandangan dan suara Myanmar tidak diperhitungkan," katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Naypyidaw, ibu kota Myanmar.

Sebagai sanksi atas kegagalan Myanmar mematuhi rencana perdamaian itu, para jenderal tertinggi dan pejabat pemerintahan yang mereka tunjuk, kembali tidak diizinkan untuk menghadiri KTT ASEAN tahun ini di Jakarta, meskipun ada usulan dari beberapa negara anggota agar Myanmar diikutsertakan.