Soal Myanmar Disebut Tak Ada Kemajuan Signifikan dalam Five Points of Consensus

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengungkapkan, para pemimpin negara ASEAN sepakat menyatakan tidak ada kemajuan signifikan dalam implementasi Five Points of Consensus terkait permasalahan Myanmar. 

Adapun mandat dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-41 dan ke-42 itu menjadi topik yang dibahas dalam sesi retreat KTT ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center, pada Senin (5/9/2023) lalu.

"Mengenai masalah Myanmar, para pemimpin me-review implementasi dari Five Point Consensus sesuai dengan mandat dari KTT 40 dan 41. Kesimpulannya, tidak ada kemajuan yang signifikan dalam implementasi Five Point of Consensus," kata Retno kepada wartawan, dikutip Rabu (6/9/2023).

Retno menyebut, para pemimpin negara ASEAN memahami situasi yang pelik, rumit, dan tidak mudah untuk diselesaikan.

Menurutnya, para pemimpin juga mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan Indonesia dalam menangani isu tersebut. 

Retno mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa Indonesia telah melakukan 145 engagements terkait isu Myanmar dalam sembilan bulan terakhir. 

"Ini adalah engagements yang paling banyak dan paling intensif yang pernah dilakukan oleh ASEAN," ujar Retno.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membawa isu soal konsensus Myanmar yang dinakan Five-Points Consensus of Myanmar saat membuka sesi retreat KTT ke-43 ASEAN di Jakarta.

Menurutnya, ASEAN harus terus mendorong untuk dilakukannya dialog inklusif nasional sebagai kunci penyelesaian krisis politik yang Myanmar own dan Myanmar-led.

Mulanya, lima poin tersebut sebagai upaya kolektif anggota ASEAN yang telah disepakati para pemimpin di Jakarta pada 24 April 2021 dan Five-Point Consensus akan tetap menjadi pedoman utama Asean.

"Indonesia telah melakukan engagement secara sangat intensif terkait lebih dari 145 engagement dengan 70 stakeholders dan telah dilakukan dalam 9 bulan dan Indonesia melihat sudah muncul trust antara satu stakeholder dengan yang lain, kecuali dengan junta militer," kata Jokowi di JCC, Jakart, Selasa (5/9/2023).

"Inilah saatnya ASEAN terus mendorong untuk dilakukannya dialog inklusif nasional sebagai kunci penyelesaian krisis politik yang Myanmar owned dan Myanmar-led," kata dia

Jokowi mengatakan bantuan kemanusiaan ASEAN juga masih terus dilakukan melalui AHA Center, tetapi proses yang dilakukan masih sangat panjang. 

"Oleh sebab itu, demi kepentingan keluarga Asean kita harus berani mengevaluasi diri dan membahas permasalahan secara terbuka, dan mencari solusi bersama," kata dia.