Bukan Pertama Kali, Israel Tolak Resolusi PBB soal Jeda Kemanusiaan di Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Luar Negeri Israel menolak resolusi yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB yang menyerukan perpanjangan jeda dan koridor kemanusiaan di Gaza.

“Tidak ada tempat untuk jeda kemanusiaan yang berkepanjangan selama para sandera masih ditahan oleh kelompok Palestina Hamas," kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataan, seperti diberitakan Haaretz, Rabu (15/11/2023).

Utusan Israel untuk PBB, Gilad Erdan, juga menggambarkan resolusi Dewan Keamanan PBB itu tidak sesuai kenyataan karena tidak mengutuk Hamas.

Dewan Keamanan PBB pada Rabu (15/11/2023) mengadopsi rancangan resolusi yang menyerukan jeda dan koridor kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang di seluruh Gaza.

Dua belas negara memberikan suara mendukung resolusi yang dipelopori oleh Malta.

Sementara Amerika Serikat, Inggris dan Rusia abstain dalam pemungutan suara.

Baca juga: Setelah 4 Upaya Gagal, Dewan Keamanan PBB Serukan Jeda Kemanusiaan di Gaza

Resolusi tersebut juga menyerukan pembebasan seluruh sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok lain, terutama anak-anak.

Selain itu, resolusi yang disetujui Dewan Keamanan PBB itu mencantumkan bahan bakar sebagai salah satu barang yang harus diizinkan untuk dikirim tanpa hambatan ke Jalur Gaza, dikutip dari Al Jazeera.

Setelah resolusi ini disetujui, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, harus memberikan laporan mengenai pelaksanaannya pada pertemuan Dewan Keamanan berikutnya mengenai Timur Tengah.

Sebelumnya, pada menit-menit, Rusia memperkenalkan amandemen yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera, lama, dan berkelanjutan, yang mengarah pada penghentian permusuhan.

Namun, usulan Rusia itu hanya mendapat lima suara dari 15 anggota dewan.

Baca juga: Saat Dunia Ingin Israel Setop Bom Gaza, Rusia: Veto AS Lumpuhkan PBB

Riwayat Israel Menolak Resolusi Dewan Keamanan PBB

2016: Resolusi menuntut penghentian permukiman Israel

Pada tahun 2016, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menolak untuk mengakui resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut penghentian aktivitas pemukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina.

Israel juga memanggil duta besarnya di Selandia Baru dan Senegal karena mendukung pemungutan suara tersebut.

2009: Resolusi menyerukan gencatan senjata di Gaza

Pada Januari 2009, Sekretaris Jenderal PBB saat itu Ban Ki-moon menyatakan kekecewaan kepada Perdana Menteri Israel saat itu, Ehud Olmert.

Kecaman itu merujuk pada kekerasan Israel yang terus berlanjut setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.

Baca juga: Erdogan Sebut DK PBB Tak Berguna, Buta saat Israel Bunuh 11.100 Warga Palestina di Gaza

2004: Israel menghancurkan rumah-rumah di kamp pengungsi Rafah

Pada tahun 2004, Israel terus menghancurkan rumah-rumah di kamp pengungsi Rafah, Jalur Gaza, setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan agar tindakan tersebut dihentikan.

Badan PBB, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA), mengatakan pada saat itu, Israel menghancurkan 167 bangunan lagi dalam tujuh hari setelah resolusi tersebut disahkan.

1967-: Banyak resolusi mengenai Yerusalem Timur yang diduduki

Israel telah mengabaikan lebih dari selusin resolusi yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB yang mengecam pendudukan Israel di Yerusalem Timur sejak tahun 1967.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel