Alasan DPR AS Gelar Penyelidikan Pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden

Sebenarnya, tiga bulan lalu, anggota DPR dari Partai Republik telah memulai penyelidikan terhadap Biden, tapi dilakukan secara informal.

Dengan vote yang disahkan pada Rabu (13/12/2023), penyelidikan pemakzulan terhadap Biden punya kekuatan nukum.

Partai Republik mengatakan dengan adanya keputusan resmi ini, Gedung Putih akan dipaksa untuk bekerja sama.

Sebelumnya, pada bulan November, ada seorang pengacara senior di Gedung Putih yang menggambarkan penyelidikan tersebut sebagai tindakan tidak sah.

Sebab, waktu itu DPR belum meresmikan penyelidikan pemakzulan melalui voting.

Sementara, Gedung Putih sendiri menolak upaya agar pihaknya menyerahkan informasi apa pun dengan alasan perlu vote resmi dari DPR.

Gedung Putih menolak penyelidikan tersebut karena tidak didukung fakta dan bermotif politik.

Dengan disahkannya penyelidikan pemakzulan Biden ini, Partai Republik punya kesempatan untuk menyoroti tuduhan mereka terhadap presiden yang telah berperilaku korup.

Baca juga: Sejumlah Politisi Mulai Singgung Wacana Pemakzulan Presiden, Bagaimana Aturan Main dan Mekanismenya?

Apakah ada bukti Joe Biden melakukan pelanggaran?

Partai Republik menuduh Joe Biden dan keluarganya mengambil keuntungan dari masa jabatannya sebagai wakil presiden di era Obama.

Partai Republik juga menunjukkan beberapa kebohongan dalam pernyataan publik Biden tentang urusan bisnis putranya, Hunter Biden.

isalnya, selama kampanye presiden tahun 2020, Biden mengatakan bahwa putranya tidak pernah menghasilkan uang dari transaksi bisnis di Tiongkok.

Hal ini kemudian dibantah oleh Hunter Biden sendiri.

Apa yang terjadi selanjutnya?

Penyelidikan pemakzulan Biden akan berlanjut hingga tahun 2024.

Baca juga: Kongres Amerika Serikat: Joe Biden Bisa Saja Hadapi Pemakzulan setelah November 2022