Penyiksaan Menanti Warga Korut yang Dideportasi dari Cina

Lebih dari 1.000 saksi mata telah dikumpulkan oleh Korea Future, sebuah organisasi yang mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem hukuman Korea Utara.

Warga Korea Utara yang berhasil melarikan diri dari negara itu dan kemudian terpaksa dipulangkan kembali, menghadapi proses interogasi yang lebih brutal dengan tujuan untuk menentukan motif kenapa mereka pergi.

Apakah mereka melarikan diri untuk menghindari kemiskinan, atau apakah mereka berusaha untuk mencapai Korea Selatan? Rezim Korut menganggap yang terakhir sebagai kejahatan yang sangat keji karena Korea Selatan dianggap sebagai musuh bebuyutannya.

Pyongyang juga tengah memburu para diplomat yang membelot dan para peretas yang pernah melakukan tugasnya di Beijing, menurut informasi yang diperoleh unit investigasi DW.

"Para tahanan, terlepas dari apakah mereka diklasifikasikan sebagai penjahat ekonomi atau politik, mengalami penyiksaan posisional," kata Yoo Suyeon dari Korea Future. "Ini berarti mereka dipaksa duduk bersila selama lebih dari 12 jam setiap hari. Setiap gerakan atau suara dapat mengakibatkan hukuman individu atau kolektif."

Beijing menutup mata dan telinga

Meskipun ada banyak laporan penyiksaan yang terus meningkat di Korea Utara, Cina tetap mendeportasi warga Korea Utara ke negara asalnya.

"Cina sebenarnya memiliki kewajiban di bawah konvensi dan protokol pengungsi, serta konvensi penyiksaan, untuk tidak mengirim kembali orang-orang ke negara, di mana mereka akan menghadapi penyiksaan," kata pakar hukum internasional Ethan Hee-Seok Shin dari Kelompok Kerja Keadilan Transisional, yang mengajukan permohonan kepada PBB atas nama Cheol Ok.

Awal tahun ini, pejabat Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia meminta Beijing, sekutu terdekat Pyongyang, untuk mengakhiri pemulangan paksa warga Korea Utara, dengan mengatakan bahwa hal tersebut dapat "menempatkan mereka pada risiko pelanggaran hak asasi manusia yang serius seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan tanpa proses hukum."

Namun, Beijing menepis tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa "saat ini tidak ada bukti penyiksaan atau apa yang disebut sebagai 'pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran' di Korea Utara."

Sebaliknya, Cina mengklasifikasikan warga Korea Utara sebagai migran ekonomi yang tidak teratur dan bukan pengungsi, yang secara efektif menolak perlindungan dari Konvensi Pengungsi Jenewa.

DW telah berulang kali meminta komentar dari pemerintah Cina dan Korea Utara. Namun, pihak Cina tidak memberikan tanggapan apa pun, sementara Kedutaan Besar Korea Utara di Berlin, dalam sebuah pernyataan tertulis yang begitu singkat, menepis tuduhan sehubungan dengan deportasi tersebut sebagai "propaganda yang menyesatkan" dari "Amerika Serikat dan kekuatan-kekuatan yang memusuhi."

Harapan dan ketidakpastian

Keluarga para tahanan di Korea Utara sering kali memilih untuk tetap diam, karena takut membuat orang yang mereka cintai terancam bahaya. Namun, Kim Kyu Li telah memilih untuk mempublikasikan perjuangan ini demi saudara perempuannya yang hilang. Dia bahkan melakukan perjalanan ke New York untuk menyuarakan pendapatnya dalam pertemuan Pengadilan Kriminal Internasional baru-baru ini.

Dari apartemennya di London, Kyu Li tetap ingin menyampaikan sesuatu kepada adiknya yang hilang, meskipun dia tahu bahwa adiknya tidak dapat mendengarkan ini.

"Cheol Ok, tetaplah kuat dan jangan menyerah."

Kim Cheol Ok tidak mungkin dibebaskan dari penjara, kata Ethan Hee-Seok Shin. "Tapi setidaknya harapan mereka dan harapan kami juga, adalah bahwa perhatian internasional semacam ini akan membuat lebih sulit bagi pihak berwenang Korea Utara untuk melecehkan atau menyiksanya."

(kp/yf)