'Curhat' dan Mengeluh kepada PBB, AS Salahkan Iran dan Minta Houthi Segera Ditangani

Sementara itu, Lu menyebut serangan Houthi memunculkan dampak sangat buruk bagi keamanan di lautan, ekspedisi pengiriman internasional, dan perdagangan.

Kepada DK PBB, Lu berujar saat ini adalah waktu untuk menegakkan hukum internasional dan kebebasan pelayaran.

AS dilaporkan sudah mengedarkan draf resolusi kepada para anggota DK PBB setelah rapat terbuka.

Di dalamnya terdapat kecaman terhadap serangan Houthi dan pengakuan terhadap hak setiap negara untuk mempertahankan kapal masing-masing sesuai dengan hukum internasional.

Draf itu turut mengecam pengiriman senjata kepada Houthi karena melanggar resolusi PBB lainnya.

Namun, draf itu tidak menyebutkan Iran sebagai pihak yang memasok senjata kepada Houthi.

Baca juga: Takut Diamuk Houthi, Jerman Tarik Mundur Kapal Dagangnya dari Laut Merah

Di dalam draf itu juga terdapat seruan kepada semua negara untuk menerapkan embargo senjata kepada Houthi,

Selain itu, draf tersebut juga menegaskan pentingnya untuk menghindari eskalasi lebih lanjut di Laut Merah.

Dalam rapat DK PBB hari Rabu, hampir semua anggota badan PBB itu mengecam serangan Houthi.

Banyak anggota DK PBB yang juga meminta Houthi untuk melepaskan kapal Galaxy Leader yang disita tanggal 19 November lalu.

Kapal itu adalah kapal kargo yang dioperasikan oleh Jepang dan punya kaitan dengan sebuah perusahaan asal Israel.

Baca juga: Warga Rusia Desak Vladimir Putin Bantu Houthi Balas Serangan Kapal Perang Inggris di Laut Merah

Sebuah pernyataan bersama telah dikeluarkan oleh AS, Australia, Bahrain, Belgia, Kanada, Denmark, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, dan Inggris yang berisi permintaan agar Houthi menghentikan serangan.

Pernyataan itu juga memuat ancaman bahwa serangan Houthi selanjutkan akan ditindak secara besama-sama.

“Houthi akan memikul tanggung jawab atas dampaknya jika mereka terus mengancam nyawa orang, ekonomi global, dan arus perdagangan bebas di perairan penting di kawasan itu,” demikian pernyataan 12 negara.

(Tribunnews/Febri)