Pemilih hijau: Seberapa penting isu lingkungan dan transisi energi dalam kontestasi Pemilu 2024?

Dalam visi-misi paslon Anies-Muhaimin, ia menyoroti istilah industrialisasi pertanian yang tertuang dalam Agenda Misi 1. Satrio mengatakan program tersebut berpotensi merugikan petani karena akan diserahkan ke mekanisme pasar bebas dan ekspansi yang rakus lahan.

“Anies mau mewujudkan keadilan ekologis, itu menarik tetapi ketika dicek, itu masih mengacu pada industrialisasi sektor pertanian yang sama saja bohong. Karena pakai imajinasi lama yang terbukti gagal dan selalu dikritisi,” kata Satrio.

Sementara untuk visi-misi Prabowo-Gibran, Satrio mengatakan program swasembada pangan dapat mengurangi keragaman pangan dan mengarah ke lebih banyak pembukaan lahan.

Ia juga mengatakan Prabowo sering kali mempromosikan sumber daya alam Indonesia sebagai sesuatu yang dapat diekstraksi ketimbang dilestarikan.

“Nikel kami salah satu terbesar di dunia, ia memamerkan dan banyak mempromosi sumber daya alam Indonesia sebagai menu utama yang siap diekstraksi habis-habisan,” kata Satrio.

Untuk paslon Ganjar-Mahfud, Satrio menilai keputusan tim mereka untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan industrialisasi 5.0 merupakan sebuah ‘kemunduran besar’.

“IKN akan berdampak langsung terhadap lingkungan dan kondisi ekologis di sana dengan beberapa catatan. Tentu IKN akan menjadi proyek yang menyumbangsihkan banyak emisi karbon itu,” ujar Satrio.

Sofyan Ansori, penulis Retelling Environmental Narratives in Indonesia: A Prologue dalam Jurnal Antropologi Indonesia mengatakan bahwa para politisi masih cenderung menggunakan narasi atau framing yang menjustifikasi eksploitasi alam di Indonesia.

“Yang paling sering kita dengar, alam di Indonesia sangat kaya raya. Dan kita jadi permisif akan hal itu, karena setiap kali dieksploitasi, kita tenang karena dianggap [sumber daya alam] masih banyak,” kata Sofyan, yang merupakan kandidat PhD dari Department of Anthropology di Northwestern University, Amerika Serikat.

Ia mengambil contoh Indramayu yang disebut sebagai lumbung padi nasional, namun dalam penelitiannya ditemukan bahwa narasi kelimpahan menutupi ketidaksetaraan distribusi lahan, penurunan ekologi, dan kerawanan lapangan kerja di daerah itu.

“Itu mengaburkan realitas sehari-hari masyarakat Indramayu yang jauh dari aman tentang pangan dan menutupi kerusakan lingkungan,” sebut Sofyan.

Dalam visi misi ketiga capres, Sofyan mengatakan mereka banyak menggunakan istilah-istilah yang terkesan ramah lingkungan, namun sering kali mereka hanya digunakan untuk mengelabui mata masyarakat terhadap kerusakan lingkungan yang dapat timbul.

“Mereka bikin tentang ekonomi hijau, ekonomi biru, tapi ukurannya apa? Bisakah kedaulatan energi kita tidak lagi dari batu bara misalnya? Saya rasa tidak ada yang sanggup,” kata Sofyan.

Apa komitmen masing-masing capres terkait lingkungan?

Juru Bicara Krisis Iklim Timnas Anies-Muhaimin, Irvan Pulungan, mengatakan bahwa industrialisasi pertanian dibutuhkan untuk menangani keterbatasan lahan dan ketersediaan pangan di Indonesia.

Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan industri pertanian yang sudah berjalan dan memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan besar.

“Kami tidak berfokus pada pembukaan lahan besar, tapi fokus pada food farming. Intensifikasi lahan kecil dan memastikan institusi negara BUMN bisa membeli hasil petani. Mengintensifkan lahan yang ada dan memastikan rantai pasok menjadi pendek,” ujar Irvan.

Lebih lanjut, ia mengatakan setiap proyek nasional akan diuji kelayakannya lewat Kajian Lingkungan Hidup Strategis, agar dapat memitigasi dan mendorong adaptasi terhadap perubahan iklim.

“Jadi perencanaan proyek strategis nasional itu harus partisipatif, harus melibatkan semua, bukan hanya stakeholders tapi juga masyarakat yang terdampak. Proses partisipatif itu akan digunakan dalam perencanaan program,” katanya.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menjelaskan swasembada pangan perlu dikembangkan demi menguatkan ketahanan pangan Indonesia yang sangat bergantung pada impor dan penduduknya bertambah terus.

Namun, mereka tidak akan membuka lahan milik masyarakat. Melainkan, mereka akan menggunakan lahan tak layak yang kemudian dimodifikasi hingga dapat digunakan untuk penanaman panen.

“Kami membuka lahan hanya memanfaatkan lahan marginal, yang tidak produktif. Kami sudah tidak bisa membuka hutan, hutan harus kita tanami. Di Prabowo-Gibran ditanami dengan tahunan,” katanya.

Lebih lanjut, Drajad mengatakan tim Prabowo-Gibran akan memprioritaskan pengembangan bio energi untuk sumber energi alternatif serta memanfaatkan sawit untuk pangan dan energi. Ekstraksi yang dilakukan akan mengedepankan standar lingkungan.

“Good governance untuk industri ekstraksi, itu yang harus kita perbaiki. Tapi kalau diminta untuk menutup industri ekstraksi, jawabannya jelas tidak bisa. Tidak mungkin dihentikan, tapi akan kita perbaiki,” ujar Drajad.

Ketika ditanya tentang percepatan pembangunan IKN, TPN Ganjar-Mahfud, Alexander Sonny Keraf, memastikan IKN akan dirancang dengan konsep green forest city dengan tingkat rendah emisi.

“Dunia sekarang bergerak ke arah yang disebut pembangunan nol emisi, gedung-gedung yang dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi pemanfaatan energi. Yang secara arsitektur bisa dibangun nol emisi,” sebutnya.

Dalam melaksanakan industrialisasi maupun pembangunan, Sonny mengatakan bahwa kubu mereka mengedepankan pendekatan yang ramah lingkungan sekaligus ramah sosial budaya.

Ramah sosial dalam hal ini berarti melibatkan masyarakat setempat dalam seluruh proses pembangunan dan memastikan tidak timbulnya konflik agraria dalam pelaksanaan program.

“Mereka terlibat di dalam seluruh proses pembangunan dan maka demikian inklusif ekonomi itu juga mengangkat rakyat. Itu penting dalam segala program kami,” jelas Sonny.

‘Masing-masing punya dosa sendiri’

Antropolog Sofyan Ansori mengatakan bahwa masing-masing capres ‘punya dosa masing-masing tentang bagaimana penanganan lingkungan’, sehingga penting sekali bagi masyarakat untuk mengawal narasi yang mereka gunakan saat membahas isu lingkungan.

“Ganjar dengan kasus di Wadas dan sebagainya, Anies tentang kegagalan dia menangani banjir, dan Prabowo dengan food estate. Kalau mendekati dari [segi] kerusakan lingkungan, narasi punya power,” kata Sofyan.

Senada, Manager Kajian Hukum dan Kebijakan Walhi, Satrio Manggala, mengatakan konflik lahan di Jawa Tengah saat Ganjar menjabat sebagai Gubernur, yakni Pegunungan Kendeng pada 2015 silam dan di Desa Wadas, menimbulkan bencana ekologis.

Pada 2019, terjadi penolakan besar-besaran warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, terkait penambangan batuan andesit untuk proyek Bendungan Bener yang mengambil lahan mereka.

Hingga kini, warga Wadas masih berkeras menolak operasional penambangan di lahan mereka dan menolak mekanisme 'konsinyasi' atau penitipan uang ganti rugi di pengadilan terhadap penolak tambang.

“Ganjar meluluhlantakkan pranata sosial sektor pertanian yang tergantung pada jalur irigasinya di kawasan pegunungan Kendeng di Jawa Tengah. Mereka bergantung pada kawasan pegunungan Kendeng itu yang berfungsi sebagai penyerap alamiah,” ujar Satrio.

Pakar Lingkungan TPN Ganjar-Mahfud, Alexander Sonny Keraf, mengatakan Wadas merupakan proyek pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi. Meski begitu, Ganjar berani mengambil tanggung jawab dan membantu warga yang terdampak.

Sonny mengeklaim Ganjar “dihajar” oleh publik dan media karena upaya tersebut.

“Dia justru menyelesaikan itu dengan penyelesaian yang diterima masyarakat yaitu diperlakukan porsi saham perusahaan semen bagi enam BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di sekitar lokasi itu. Itu akan jadi model kami dalam pengelolaan sumber daya alam,” ujar Sonny.

Kemudian, Satrio Manggala dari Walhi mengatakan program Prabowo selaku Menteri Pertahanan, yakni lumbung pangan alias food estate, adalah program yang "gagal" namun sudah terlanjur menelan anggaran.

Presiden Joko Widodo menggagas program lumbung pangan di berbagai wilayah untuk menangani krisis pangan, termasuk di Kalimantan Tengah.

Namun setelah dua tahun, perkebunan singkong seluas 600 hektare mangkrak dan 17.000 hektare sawah baru tak kunjung panen.

Berdasarkan temuan studi lapangan Pantau Gambut, ekosistem di wilayah lumbung pangan memiliki tingkat keasaman yang tinggi, sehingga benih-benih yang ditanam pun akhirnya gagal panen.

“Food estate itu sendiri memangkas atau menggunduli hutan alam yang sudah mulai terbangun secara alamiah dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat sekitar karena lama tidak terpakai lahan itu, kemudian dibongkar lagi untuk food estate,“ kata Satrio, yang mengatakan “lapisan dosa” food estate sangat banyak terhadap lingkungan.

Anggota Dewan Pakar, TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan bahwa program food estate masih berada di tahap-tahap awal, sehingga tidak bisa disebut gagal.

Ia juga mengeklaim bahwa anggaran yang digunakan untuk Food Estate masih sangat kecil.

“Memang tidak bagus irigasinya, tetapi mau tidak mau harus dimulai, jadi pilihannya apa? Food estate bukan solusi paling ideal, tetapi itu merupakan solusi sub-optimal. Mau enggak mau, harus kita jalankan,“ kata Drajad.

Dalam konteks Anies-Muhaimin, Satrio menyoroti pembangunan tanggul yang ia sebut sebagai “maladaptasi” dan kegagalan Anies menangani banjir di Jakarta saat ia masih menjabat sebagai gubernur Jakarta.

“Pembangunan tanggul laut sebetulnya dalam diskursus global itu disebut sebagai langkah maladaptasi,“ kata Satrio.

Tanggul laut merupakan corak pertahanan pesisir yang dibangun untuk melindungi daerah konservasi dan tempat tinggal manusia dengan menahan pasang surut gelombang laut.

Tanggul tersebut dibuat dari konstruksi padat seperti beton sehingga memiliki kemampuan memantulkan kembali gelombang laut. Strukturnya yang bersifat statis dan kokoh membuat seawall dapat menghambat pertukaran sedimen antara darat dan laut.

Saat ini, rencana pembangunan tanggul pantai yang dikerjakan mencapai 33 kilometer, yang terdiri dari porsi Kementerian PUPR mencapai 11 kilometer dan Pemprov DKI Jakarta 22 kilometer. Proyek ini ditargetkan rampung pada 2024 mendatang.

Juru Bicara Krisis Iklim Timnas Anies-Muhaimin, Irvan Pulungan, mengeklaim bahwa Anies membangun tanggul laut pantai bukan tanggul laut raksasa. Bahkan, ia sempat meminta agar pembangunan tanggul laut raksasa dibatalkan.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Anies memastikan tanggul laut memiliki bukaan dermaga yang bisa disandari supaya nelayan bisa melaut serta dibarengi penurunan air tanah.

“Jakarta itu 40% dibawah permukaan laut. Kalau tidak kita tanggul, mau dilakukan apa? Karena ada peningkatan permukaan air laut, ada abrasi, dan land subsidence, makanya ditanggul,” kata Irvan.

Terkait banjir yang melanda Jakarta, Irvan mengatakan Anies telah membangun tiga wilayah lintas air dengan taman-taman yang berfungsi menyerap air sebelum masuk ke tanah dan laut, di antaranya di Lebak Bulus dan Jakarta Timur.

Tepat di pusat kota DKI Jakarta, sejumlah aktivis berpacu bersama menelusuri jalanan sambil mengenakan kostum-kostum beragam dan membawa sejumlah banner besar sebagai upaya memprotes kerusakan lingkungan dan krisis iklim yang terjadi saat ini.

Ratna Hayati, Kukuh dan ketiga anak mereka ikut bergabung dalam barisan sambil mengangkat papan-papan mereka tinggi hingga mereka sampai di Tugu Proklamasi.

Ratna mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan presiden yang peduli isu lingkungan. Karena jika tidak, krisis iklim akan semakin dekat, terbukti dengan kenaikan suhu permukaan bumi.

“Kalian harus ingat bahwa kalian juga punya anak cucu yang akan diwariskan bumi yang kondisinya rusak atau bagus, itu tergantung kalian. Jadi pilihlah yang bijak, jangan pilih yang janji-janji manis saja,” tegas Ratna.